IBC, JAKARTA – Tak juga usai pro-kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), kali ini datang dari Gerakan Masyarakat (GEMA) Perhutanan Sosial Indonesia yang menyambut baik adanya pasal mengenai perhutanan sosial pada Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun UU tersebut tetap perlu dikoreksi terkait prosedur formil penyusunan UU, dan pasal-pasal lain yang belum sesuai dengan reforma agraria.

Namun demikian, Gema menyangsikan Kementerian LHK sanggup melaksanakan implementasi perhutanan sosial dengan baik, cepat dan sesuai dengan arah kebijakan Presiden. Verifikasi Perhutanan Sosial Berputar di tempat

Demikian disampaikan, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Kamis (22/10/2020).

“Perhutanan sosial adalah icon kebijakan pro rakyat Presiden Joko Widodo. Presiden mengalokasikan kurang lebih 11 juta hektar kawasan hutan untuk kalangan swasta, tapi mengalokasikan 12,7 juta untuk rakyat ditambah 1,127.073 hektar di Jawa dengan prioritas kurang lebih 500.000 hektar. Sungguh komitmen yang luar biasa.

Demikian juga kata dia, dengan dimuatnya pasal perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja, setelah 75 tahun merdeka baru di masa Presiden Jokowi perhutanan sosial atau usaha rakyat di kawasan hutan negara mendapat tempat terhormat.

“Tapi Kementerian LHK khususnya Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tidak siap dan tidak mampu menterjemahkan politik Presiden ini,” terang Siti.

Sebagai contoh lanjut Siti, bagaimana komitmen perhutanan sosial digerus sendiri oleh Dirjen KLHK, alokasi prioritas perhutanan sosial di Jawa dengan Izin Pemanfaat Hutan Perhutanan Sosial atau IPHPS dengan instrumen peraturannya adalah P.39/2017 seluas 537.668 Hektar pada tahun 2017.

“Tapi jumlah ini berkurang menjadi sekitar 326.000 hektar, pengurangan ini salah satunya karena alokasi penanaman komoditas EBT, yaitu tanaman glireside. Akibatnya lahan PIAPS (Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial) dikurangi,” ungkapnya.

Demikian juga imbuh siti, sawit kita sudah mencukupi untuk energi terbarukan, mungkin sekitar 16 juta hektar, kita punya sinar matahari karena berada di garis khatulistiwa, kita punya air laut, angin dan lain-lain sumber energi. Kenapa harus menanam glireside di hutan Jawa?

“Jawa adalah episentrum penduduk terpadat, juga episentrum covid, juga episentrum resesi ekonomi, dan menghadapi krisis pangan, kenapa lahan terbuka Perum Perhutani di Jawa tidak difokuskan untuk perluasan pangan melalui skema perhutanan sosial yang berbasis rakyat?,” tegas Siti.

Kenapa malah menanam glireside, lanjutnya, dan mengurangi alokasi perhutanan sosial sekitar 78.000 hektar? Kenapa tidak mempercepat SK IPHPS lalu men-skemakan ketahanan pangan di lahan tersebut?

“Demikian pula dengan RHL (rehabilitasi hutan lindung), seharusnya bisa disinkronkan dengan perhutanan sosial, tapi kejadiannya lokasi usulan IPHPS harus dikurangi jika ada RHL. RHL hanyalah salah satu program pembiayaan pemulihan kawasan hutan gundul di kawasan hutan lindung, sementara IPHPS adalah skema perijinan, masak skema ijin dikalahkan oleh program pembiayaan temporatif?,” urainya lagi.

Saat ini kata Siti, capaian IPHPS baru mencapai kurang lebih 26.000 hektar, lebih dari 3/4 nya Gema membantu capaian IPHPS tersebut. Jika SK perhutanan sosial IPHPS dan Kulin NKK sessi ini selesai, pihaknya menambahkan sekitar 64.000 lagi.

“Coba, kurang komitmen apa Gema terhadap program Presiden dan Menteri LHK. Bahkan seluruh pembiayaan kami tanggung mandiri dengan gotong royong,” bebernya.

“Saya mengetahui kerjakeras Menteri Siti Nurbaya, kami tidak pernah menyangsikannya. Tapi sejak awal perhutanan sosial di Jawa dilaksanakan 2017, saya sudah menyampaikan kepada Menteri, ini momentum sejarah, jadi kami tidak akan melepaskan momentum tersebut, kami akan membuat birokrasi ibu bukan saja berjalan tapi lari untuk bisa memastikan momentum ini tidak lepas,” tambah dia.

Namun, sayangnya papar Siti, birokrasi berlari namun ke arah yang berbeda dari maksud dan tujuan Presiden mau pun Menteri.

“Saya mengingatkan, kami membantu sepenuh hati, bahkan ketika P39/2017 ini digugat di MA, kami di baris depan mendukung Kementerian. Belum pernah dalam sejarah kebijakan suatu Kementerian didukung partisipasi rakyat sedemikian rupa,” sebutnya.

Petani ke MA memberi dukungan, petani sosialisasi mandiri, mengabarkan berita gembira, pendamping sukarela memfasilitasi mandiri usulan-usulan perhutanan sosial. “Eh jangan sampai, habis manis sepah dibuang,” tutup Siti.

Penulis : FA|PRL