IBC, JAKARTA – Adanya rencana program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah, dan berkaitan dengan hal itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) memberikan empat rekomendasinya.

Melalui Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 PB IDI, Prof Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD(K) menyampaikan apresiasinyanya dan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan yang ada,” ujar Zubairi melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (22/10/2020).

Namun lanjutnya, agar program vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan memproleh hasil yang optimal, maka PB IDI memberikan rekomendasi, sebagai berikut.

Pertama, Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden, agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” ucapnya.

Selanjutnya yang kedua tulisnya, dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya. “Imunogenitasnya serta keamannnya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan,” terang dia.

Dari data yang ada, sambung Zubairi, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.

“Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” ungkapnya.

Selanjutnya yang ketiga ia menguraikan, bahwa dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu.

“Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM,” imbuhnya.

Demikian juga, dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.

“Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” sambung Zubairi.

Keempat rekomendasinya, kata Zubairi, perlu pula mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

“Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi,” paparnya.

“Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB.IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : AI|PRL