IBC, LAMPUNG – Kasus pidana Undang-Undang ITE yang menjerat mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Lampung sampai saat ini masih jalan di tempat. Hal itu, membuat berbagai pihak ikut menyoroti kasus tersebut.

Desakan kali ini muncul dari Ketua Laskar Perempuan Berdikari (Laspri) Lampung Novelia Yulistin. Menurut Novel, kasus pidana menimpa mantan Ketua AKLI Lampung harus segara di proses secara hukum sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Kalau tidak di hukum dan enggak ada penahanan, nantinya enggak ada titik jera terhadap pelaku pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik lewat lisan maupun di publik, itu tidak diperbolehkan,” ujar Ketua Laspri Lampung Novelia Yulistin kepada awak media, Minggu (25/10/2020).

Novel menjelaskan, saat ini Undang-undang tentang Informasi dan Elektronik (ITE) harus diberlakukan. Maka lanjut dia, seandainya UU tersebut tidak diberlakukan semua orang bebas berkata kasar atau melakukan penghinaan.

“Kasus mantan Ketua AKLI ini benar-benar harus selesai dan tidak boleh berhenti di sini. Seandainya mandek, nantinya bisa menjadi sorotan publik dan masyarakat Lampung,” tegas Novel.

Sebelumnya, desakan agar kasus itu segera diselesaikan juga muncul dari Sekjen Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi) Akhrom Saleh. Ia meminta hakim agar secepatnya menahan mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Lampung, berinisial, SA (58) tahun.

Menurutnya, SA tidak seharusnya melarikan diri karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik (ITE) pada 12 Febuari 2013 silam.

“Saya harap Hakim di Lampung bisa menegakan hukum untuk saudara SA yang terkena pidana UU ITE. Jangan sampai dia melarikan diri lagi,” jelasnya kepada media, beberapa waktu lalu.

Akhrom juga menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan yang dilayangkan oleh salah seorang Pengurus Lembaga Jasa Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Napoli Situmorang, SA telah melakukan ancaman dengan nada kasar seperti ‘goblog’ dan lain sebagainya.

Maka sambung Akhrom berharap kepada Hakim, dapat tegas dalam melakukan persidangan terhadap tersangka SA.

“Harusnya hakim menjalankan putusan sesuai dari Jaksa Penuntut Umum (JPU-red) dimana yang sebelumnya memberikan dakwaan sesuai pidana pasal 335 KUHP atau pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp 1 miliar,” beber Akhrom.

Untuk diketahui, SA viral di media sosial karena kasus ITE, dan melahirkan diri selama tujuh tahun. Ia didakwa karena telah mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan kata-kata, “Lu tolol Napoli, Musdalub AKLI itu harus diselenggarakan oleh DPD AKLI yang syah dan peserta Musdalub AKLI“.

Selain itu, SA juga melanjutkan kata-katanya dengan pemberhentian Ketua DPD AKLI harus dengan Musdalub bukan dengan SK Bodong.

Tak hanya itu, SA juga menyebut Napoli Bodoh dan Goblok. Atas perbuatanya tersebut Napoli juga tidak bisa melakukan pekerjaanya dengan baik karena terhina oleh SMS yang ditulis oleh terdakwa.

“Sesuai keterangan Ahli Bahasa Indonesia, bahwa kalimat-kalimat yang dibuat dan dikirimkan terdakwa telah mengandung unsur penghinaaan. Terdakwa juga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Napoli karena kata-kata terdakwa yang ditulis seperti idiot, tolol, goblok dan bodoh sangat tidak menyenangkan,” urai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andre Setiawan beberapa waktu yang lalu saat membacakan dakwaannya.

Penulis : JMR|YES