Seperti dalam salah satu ajaran agama tertentu, “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”.

IBC, KENDARI – PT Panca Logam Makmur (PT PLM) merupakan perusahaan tambang emas terbesar di Pulau Sulawesi pada masanya, disaat pemegang saham asal Jakarta pemilik tunggal menjalankan operasional perusahaan, banyak manfaat ekonomis yang dirasakan masyarakat, baik dari terbuka lebarnya lapangan pekerjaan, hingga program Corporate Social Responsiblity (CSR) dirasakan masyarakat Kabupaten, Bombana, Sulawesi Tenggara, dan otomatis Pemerintah Daerah.

Sejatinya kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat dapat bermanfaat positif bagi warga sekitar operasional perusahaan, terlebih CSR dapat digulirkan dengan baik.

Namun berbeda ketika saham sebagian besar dijual kepada salah satu pengusaha asal Kota Surabaya, akibatnya perusahaan tersebut banyak dilanda masalah. Alhasil, yang mulanya masyarakat merasakan dampak positif, namun kini masyarakat justru tak merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan tambang emas tersebut.

Hal itu terbukti ketika Direktur Utama, Tommy Jingga sebagai perwakilan Pemegang Saham Mayoritas menjalankan manajemen perusahaan, ia terbukti menggelapkan dana perusahaan hingga puluhan miliar rupiah bersama rekannya.

Seperti dikutip dari antaranews.com, Senin 11 Juni 2012, Direktur Utama Tommy Jingga divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Kendari, akibat perbuatannya yang menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 27 Miliar.

Demikian juga dalam kasus yang sama, Fahlawi Mudjur Saleh (FMS) alias Selie (Perwakilan Pemegang Saham Mayoritas) yang menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi pun turut divonis dengan sangkaan ikut serta menggelapkan dana perusahaan bersama Tommy Jingga.

Sebelumnya aksi unjukrasa dari berbagai elemen mahasiswa, meminta kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada kedua tersangka Tommy Jingga dan Selie.

Menurut salah satu orator, Munawir Bento, kedua tersangka diduga telah menggelapkan hasil produksi emas sebesar Rp 500 Miliar, yang berpotensi merugikan negara.

“Kehadiran PT PLM sebagai perusahaan pertambangan emas di Kabupaten Bombana, hanya menghadirkan bencana bagi masyarakat Bombana tanpa ada manfaat apa-apa yang dirasakan warga,” kata Korlap Forum Mahasiswa Antikorupsi, Munawir Bento saat berorasi di Kejati Sultra yang dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Kendari, dilansir antaranews.com, Selasa, 12 Mei 2012.

Dan, kini perusahaan emas itu kembali dilanda masalah, sejak tahun 2015-2020 pemegang saham mayoritas asal Kota Surabaya mengendalikan perusahaan, namun, menurut informasi yang didapatkan, bahwa selama lima tahun Pemegang Saham Mayoritas asal Kota Surabaya tidak pernah melibatkan Pemegang Saham Minoritas, yakni PT. Ayuta Mitra Sentosa.

Alhasil, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi.

Berdasarkan informasi yang redaksi himpun, akibat permasalahan internal itu, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi, tertanggal 16 Oktober 2020, dengan Nomor Surat 540/3.457 yang ditandatangani Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra, Andi Azis.

Dalam kutipan surat yang dikeluarkan Dinas ESDM Provinsi Sultra itu, tertuang, “Untuk Memenuhi azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah maka, PT Panca Logam Makmur diberikan Penghentian Sementara Seluruh kegiatan Operasi Produksi.

Masih dalam surat itu melanjutkan, dan apabila permasalahan internal antara pemegang saham telah terselesaikan maka Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi PT Panca Logam Makmur akan dicabut.

Demikian juga dalam rentan waktu 7 hari dengan prihal yang sama, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menerbitkan Surat Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi, namun ditujukan kepada Direktur Utama PT Anugrah Alam Buana Indonesia (PT AABI), dengan Nomor Surat 540/3.629, tanggal 23 Oktober 2020.

Perlu diketahui, bahwa PT AABI masih satu grup dengan PT Panca Logam Makmur dengan lokasi yang sama, yakni di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Demikian kutipan suratnya, “Menindaklanjuti tembusan surat dari Kuasa Hukum PT Ayuta Mitra Sentosa Nomor 143/AW/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal permohonan penutupan/penghentian sementara kegiatan pertambangan PT Panca Logam Makmur, (PT PLM), PT Anugrah Alam Buana Indonesia (PT AABI) dan PT Panca Logam Nusantara (PT PLN) yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Gubenur Sulawesi Tenggara.

Sehubungan hal tersebut, masih dalam surat yang sama, berdasarkan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka diminta kepada PT Anugrah Alam Buana Indonesia untuk melakukan Penyelesaian permasalahan internal antara pemegang saham di perusahaan PT Anugrah Alam Buana Indonesia. Maka PT Anugrah Alam Buana Indonesia diberikan Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi.

Namun sayangnya surat yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra, tampaknya diabaikan oleh manajemen perusahaan (2015-2020). Hal ini terungkap saat warga Desa Wumbubangka, Rarowatu Utara, Bombana, tempat lokasi PT PLM menambang menyampaikan, bahwa perusahaan (PLM) hingga saat ini masih melakukan kegiatan penambangan.

“Iya, kami sudah melapor di Polres Bombana,” jelas Hamdan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/10/2020), oleh beritarakyat.id.

Demikian hal itu diaminkan Kepala Desa Wumbubangka, Syamran, bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak perusahaan, tentang rekomendasi penghentian seluruh operasi penambangan, namun mereka tetap melakukan penambangan.

Sementara itu Kuasa Hukum PT Ayuta Mitra Sentosa (Pemegang Saham Minoritas) mengatakan pandangannya, terkait diterbitkannya surat oleh Dinas ESDM Sultra bukan rekomendasi, melainkan Surat Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi.

Sementara itu saat dimintai tangggapannya, Mantan Karyawan PT Panca Logam Makmur tahun 2012-2015, Akhrom Saleh, mendukung langkah-langkah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra, dengan menerbitkan surat penghentian sementara seluruh kegiatan operasional produksi, PT Panca Logam Makmur dan perusahaan lainnya.

“Saya kira langkah Kepala Dinas ESDM sudah tepat, apalagi kalau perusahaan merugikan daerah dan masyarakat, atau bahkan enggak ada lagi manfaatnya, untuk apa lagi dipertahankan, lebih baik dihentikan aktivitasnya,” tutup Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi ini, yang merupakan organisasi relawan Presiden Jokowi, melalui selular pribadinya Rabu, (28/10/2020).

Penulis : MAS|ASA