IBC, Surabaya – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.4/x/2020 pada Senin 26 Oktober 2020 kemarin. SE tersebut merupakan imbauan kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian dalam menetapkan upah minimum tahun 2021 yang disamakan dengan nilai upah minimum tahun 2020. Artinya, tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun mendatang.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Lukman Hakim, menyampaikan bahwa terbitnya SE itu ibarat memancing ikan di air keruh dan memotong aturan pengupahan yang sudah berlaku selama ini.

Seperti diketahui, saat ini masih terjadi polemik terkait pelaksanaan UU Ciptakerja, khususnya klaster kenetagakerjaan.

“Terbitnya Surat Edaran menaker tentang UM 2021, ibarat memancing ikan di air keruh dan terkesan memotong aturan-aturan pengupahan yang berlaku diatasnya,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima IBC Biro Jawa Timur di Surabaya, Rabu (28/10).

Lukman mengatakan, saat ini semua orang meyakini bahwa UU Ciptakerja akan menggerus pendapatan buruh dan melahirkan perlawanan dari rakyat. Dengan lahirnya SE ini, dipastikan akan memancing konflik kembali akhir tahun nanti.

Ia menilai bahwa SE Menaker tidak objektif dan terlalu menggeneralisir keadaan. “Masa pandemi ini memang sebagian besar aktifitas ekonomi terganggu, namun tetap ada perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa, bahkan banyak yang menerapkan lembur kerja,” ujarnya.

Parahnya, lanjut Lukman, dalam SE tersebut terdapat poin yang lebih tendesius. Dalam penetapatan upah minimum setelah tahun 2021 akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, dasar penetapan upah setelah tahun 2021 bakal mengacu pada peraturan yang berlaku, dalam hal ini pasti UU Ciptakerja.

“Narasi cenderung memaksakan diri di tengah kondisi saat ini, dimana UU Ciptakerja tak kunjung beres di tangan pemerintah hampir satu bulan diketok palu DPR,” ungkapnya.

Maka dari itu, Lukman meminta kepada Menaker untuk menangguhkan surat edaran tersebut dan mengikuti aturan yang berlaku saat ini.

Menurut dia, dalam situasi pandemi seperti saat ini lebih baik mendorong adanya musyawarah antara perusahaan dan buruh sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sehingga bagi perusahaan yang masih beroperasi normal dan berproduksi lancar, bahkan lembur, tetap harus menaikan UM pada 2021.

“Saya yakin kaum buruh di Indoensia tidak menutup mata dan menuntut kenaikan upah yang tidak wajar di kala wabah ini,” ucapnya.

Penulis: JP | Editor: FAD