IBC, JAKARTA – Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Fadli Zon terlibat saling berbalas komentar di media sosial Twitter di akun pribadinya masing-masing terkait kasus Habib Rizieq Shibab (HRS) .

Mahfud MD menjawab postingan Fadli Zon yang mebandingkan kasus Rizieq Shihab dengan sikap pemerintah ke predator seks Reynhard Sinaga.

“Pak Fadli Zon, awal-awal saya (Mahfud – tes) jadi Menkopolhukam saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang dekat dengan Rizieq. Maksud saya akan membantu jika diperlukan. Tapi saya dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus?” cuit Mahfud diakui Twitter pribadinya di Jakarta, Jam’at (6/11/2020).

Tanggapan Mahfud langsung dibalas Fadli Zon dengan mengatakan tak tahu latar belakang pernyataan HRS tersebut.

“Pak Moh. Mahfud MD , saya tak tahu latar belakang penyataan HRS tersebut. Mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang mengiringinya. Namun kalaupun HRS tak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu?” jawab Fadli.

Komentar Fadli Zon pun langsung direspon Mahfud dengan menyatakan bahwa dirinya sebagai pemerintah mau membantunya namun dijawab dengan video.

“Konteksnya sebagai pemerintah saya mau membantu tapi dijawab dengan video itu. Kalau kita mau bantu kan harus punya dokumen dan tandatangan dia. Bagaimana kita mendapatkan itu sementara selain ada sumpah begitu, dia tak melaporkan masalahnya ke KBRI. Dari mana kita bisa membantu tanpa dokumen?” ucap Mahfud.

Fadli Zon menyatakan mungkin ada kesalahoahaman teori dan praktik, banyak yang misterius waktu itu.

“Baiklah Pak Moh. Mahfud MD mungkin ada kesalahpahaman teori dan praktiknya. Konteks bisa beda . Banyak yang misterius waktu itu. Saya percaya Pak Mahfud mau bantu tapi kan belum jadi Menko (Meko Polhukam – tes) . Kalau begitu bantulah kini dengan narasi welcoming yang hangat sebagai warga negara dan ulama. Kalau bisa ikut jemput. Salam,” cetus Politis Partai Gerindra ini.

Selanjutnya Mahfud MD menyampaikan Rizieq sudah di Arab Saudi sebelum dirinya menjadi Menko Polhukam.

“Betul, Pak. Sebelum saya Menko Rizieq sudah di Saudi. Awal saya Menko ribut dia dicekal. Saya mau bantu, saya jumpa pers minta dikirim dokumen dengan imil (email – red) atau WA tapi tak berjawab, malah yang masuk video sumpah itu. Jadi saya cari info sendiri ke Kerajaan Saudi, termasuk ke imigrasi dan bicara dengan dubes Saudi,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Perlu diketahui Menko Polhukam, menanggapi kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ke tanah air pads 10 November 2020 mendatang, Mahfud MD mengatakan bahwa HRS dideportasi oleh Pemerintahan Arab Saudi.

“Dia akan dideportasi karena melakukan pelanggaran imigrasi. Nah sekarang ini dia pulang ke Indonesia, tapi enggak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat,” kata Mahfud dalam wawancara bersama Ade Armando yang diunggah di Youtube Cokro TV, Kamis (5/11/2020).

Mahfud menyebut Rizieq lalu mengurus kepulangannya agar tak dideportasi. Menurutnya, masalah pelanggaran keimigrasian tersebut sepenuhnya urusan Rizieq dengan pemerintah Saudi.

“Itu kan urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi, bukan dengan kita (Indonesia),” ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan Rizieq karena tinggal melebihi izin yang tercantum di visa atau overstay. Batas izin tinggal Rizieq diketahui telah habis sejak pertengahan Juli 2018 lalu.

“Dugaan pidananya enggak ada, tapi dia di sini overstay, makanya akan dideportasi sebagai pelaku pelanggar keimigrasian,” katanya.

Penulis : DS | YES