IBC, TARAKAN – Meski secara legal formal negara telah menjamin adanya persamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) seperti tekmaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Oleh karena itu, setiap warga negara yang terlibat dalam masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.

Namun kendati demikian menurut Pembina Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan (LBH LAPAN) Marihot Sihombing masih ada ironi yang terjadi di masyarakat betapa sulitnya untuk mengakses keadilan (access to justice-red).

“Dalam pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik sering kita mendapati kasus yang melibatkan orang miskin, seperti penggusuran, kriminalisasi, penyerobotan tanah, tingginya biaya perkara, rumitnya birokrasi, dan watak aparat pengadilan yang belum sepenuhnya bersih dari praktik suap atau korupsi sehingga menyebabkan rakyat kecil tertindas. Terlihat jelas yang dapat menerima bantuan dan pelayanan hukum hanya golongan orang kaya yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Sementara masyarakat miskin seakan jauh mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” ungkap Marihot Sihombing saat ditemui Kabiro Kaltara dikantornya, Sabtu (14/11/2020) siang.

Demi mengatasi masalah tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum secara cuma-cuma (legal aid) yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dirinyapun menjelaskan maksud kehadiran LBH LAPAN ditengah-tengah masyarakat dan kegelisahan fenomena penegakan hukum saat ini.

“Lembaga Lentera Pencari Keadilan (LAPAN – red) lahir karena adanya sebuah tujuan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam strata sosial untuk menjamin persamaan hak. LBH LAPAN terdorong karena keinginan dalam penegakkan keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum. Keberadaan LBH LAPAN sangat penting di tengah masyarakat, mengingat prinsip equality before the law,” imbuh Marihot yang kerap disapa Iyot itu.

Selanjutnya Iyot menyatakan bahwa realitas sekarang sebagian besar anggota masyarakat indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

“LBH LAPAN mengusung tiga konsep dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan, menegakkan keadilan dan kepastian hukum tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan, serta mewujudkan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law),” sambung alumni fakultas hukum dari Universitas Jayabadra Yogyakarta itu.

Lebih lanjut menurut pengacara muda itu LBH LAPAN telah berkomitmen untuk memberikan access hukum pada masyarakat Kaltara dengan program-program yang dimiliki.

“Selain itu tugas lain dari LBH LAPAN adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye berkaitan bantuan hukum. LBH LAPAN juga akan aktif berperan dalam sosialisasi peraturan hukum sehingga bisa dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat dan segala perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum bisa dihindari,” tandas Iyot.

Penulis : GKS|YES