IBC, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta masyarakat untuk memantau penyaliran Dana Desa (DD) harus dirasakan seluruh warga desa golongan bawah.

“Dasar kebijakan penggunaan Dana Desa 2021 sesuai dengan arahan Presiden yakni, pertama, DD harus dirasakan seluruh warga desa, utamanya golongan bawah,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Redaksi IBC di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Kedua, Dana Desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa. Sehingga, tahun 2021 prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan berpedoman pada SDGs Desa untuk pembangunan berkelanjutan.

“SDGs Desa bertujuan untuk pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind) & memastikan generasi mendatang menerima manfaat dari pembangunan,” jelas Halim.

Selanjutnya Gus Menteri panggilan akrabnya menyatakan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tidak jauh berbedah dengan SDGs global, hanya menambahkan satu point, sehingga SDGs Desa menjadi 18 point, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“Dasar pemikiran munculnya SDGs 18, pertama menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kedua menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang,” bebernya.

Adapun tipe desa yang diharapkan sesuai dengan SDGs Desa antara lain,

  • Desa tanpa Kemiskinan dan Kelaparan (SDGs Desa point 1 & 2),
  • Desa Ekonomi Tumbuh Merata (SDGs Desa point 8, 9, 10 & 11)
  • Desa Peduli Kesehatan (SDGs Desa point 3, 6, & 11),
  • Desa Peduli Lingkungan (SDGs Desa point 7, 13, 14, & 15),
  • Desa Peduli Pendidikan (SDGs Desa point 4),
  • Desa Ramah Perempuan (SDGs Desa point 5),
  • Desa Berjejaring (SDGs Desa point 17),
  • Desa Tanggab Budaya (SDGs Desa point 16 & 18)
Foto : Twitter

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa 2021 antara lain,

  1. Kemanusiaan (mengutamakan hak-hak dasar, harkat, dan martabat manusia),
  2. Keadilan (pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan).
  3. Kebhinnekaan (pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai bentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal)
  4. Keseimbangan Alam (pengutamaan perawatan bukit yang lestari untuk keberlangsungan hidup),
  5. Kepentingan Nasional (pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat).

Penulis : FA | YES