IBC, ASAHAN – BPJamsostek cabang Labuhanbatu Selatan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Pemkab Labusel) dalam rangka memperluas perlindungan peserta pada pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di ruang rapat Sekretaris Daerah Pemkab Labusel, Kamis (19/11/2020).

Kepala Kantor cabang BPJamsostek Labusel, Fachri Idris menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Labusel.

“Harapan saya kepesertaan dapat diperluas bagi seluruh sektor pekerja termasuk didalamnya perlindungan bagi aparat desa dan non-ASN,” katanya.

Fachri juga menjelaskan kegiatan ini merupakan persiapan Pemkab Labusel menuju Paritrana Award tahun 2020. Paritrana berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti Perlindungan. Tujuan Paritrana Award adalah meningkatkan peran Pemkab dalam mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta awareness dan citra positif pemerintah.

“Sesuai amanah UU No. 24 tahun 2011 bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial,” tambahnya.

Selanjutnya Fachri menjelaskan BPJamsostek selaku badan hukum publik menyelenggarkan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

“Manfaat jaminan kematian apabila peserta meninggal dunia ahli waris menerima santunan sebesar 42jt, untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja pembiayaan ditanggung sampai sembuh sesuai kebutuhan medis, santunan upah selama belum mampu bekerja, santunan cacat, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah serta beasiswa bagi 2 orang anak sampai dengan kuliah,” jelasnya.

Asisten I Pemkab Labusel, Ahmad Fuad menjelaskan pemkab akan terus mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hal itu tak terlepas dari manfaat yang sudah diterima peserta atau keluarganya,” jelas Ahmad.

Ia juga mengatakan setiap orang yang mengurus izin usaha sudah diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017 yang kemudain nantinya akan dibuatkan Peraturan Bupati.

“Bagi kepesertaan aparat desa dan non-ASN yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Ahmad.

Pembahasan rapat diikuti oleh Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Asisten I bidang pemerintahan dan kesra bersama OPD terkait, turut hadir juga Kepala Cabang BPJamsostek Kisaran Zeddy Agusdien.

Penulis : A’an | YES