iBC, PALEMBANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) melakasanakan kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) penyerahan prasarana, sarana dan utulitas (PSU) di Kota Palembang Ballroom Hotel Aryaduta, Kamis (26/11/2020).

Kegiatan tersebut melibatkan semua stakeholder yang terkait, mulai dari REI, Apersi, Pengembang Indonesia, BPN dan Balai Penyedia perumahan yang ada.

Kepala Dinas PRKP Palembang Affan Prapanca Mahali didampingi oleh Yudha Fardiansyah Kabid Perumahan DPRKP mengatakan dengan adanya sosialisasi terkait PSU perumahan kita akan mengupayakan seluruh perumahan yang ada di kota Palembang dapat segera melakukan serah terima aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

“Dengan adanya sosilalisasi dari KPK beberapa waktu lalu 15 Oktober dan kita di deadline KPK minggu ketiga November harus malaporkan progres dan alhamdulullah kita sudah menerima 116 permohonan dan ini segera bertambah,” kata Affan Prapanca.

Affan Prapanca Mahali menambahkan
dengan adanya Permendagri Nomor 9 tahun 2009 dan dijelaskan apapun menjadi hak dan kewajiban dan tentang prisesi tahapan penyerahan.

“Kita optimis berjalan dengan baik dan seluruh pengembang perumahan tergerak segera menyerahkan PSU kepada pihak pemerintah kota sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi diwilyah tersebut dengan membantu memberikan stimulus, percepatan dan alserasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Sumsel Zewwy Salin mengatakan, pihaknya menyambut baik program ini, apalagi program ini merupakan program yang di tunggu tunggu para pengembang.

“Bagaimana proses penyerahan dan bagaimana ragam administrasi, disini semua nya di jelaskan,” kata Ko Awi sapaan akrabnya.

Dirinya menambahkan saat ini sudah ada 116 berkas sudah diserahkan pengembang ke Pemerintah Kota Palembang seperti taman, jalan, saluran drainase dan tempat ibadah.

“Kalau sudah diserahkan ke Pemkot Palembang, maka semua permasalahan jadi tanggung jawab pemerintah kota untuk melakukan pemeliharaannya,” ujar Ko Awi.

Terakhir Ko Awi menambahkan program ini terbuka lebar, dan di monitoring langsung oleh pihak KPK dan Pemerintah kota pun memberi informasi yang begitu luas sehingga pihaknya selaku pengembang berbondong bondong pengen tahu, pengen jelas bagaimana penyerahannya.

“Harapan dan himbauan ke seluruh anggota DPD REI Sumsel agar proaktif, kesempatan ini merupakan kesempatan yang kita tunggu bersama dan disini kita yakin, program ini bisa berjalan lancar karena di monitoring langsung pihak KPK dan di awasi juga di verifikasi Pemerintah kota,” tutupnya.

Penulis : Zul | YES