IBC, JAKARTA – Masuknya Indonesia di peringkat ketiga di Asia menurut survei lembaga Transparency International. Survei ini digelar sejak Juni hingga September tahun ini terhadap 20.000 responden di 17 negara Asia.

“Mengapa ini terjadi, lantaran lemahnya hukuman dan kedua aturan terkait korupsi berubah-ubah ketiga sistem ini sudah mengakar di parpol lantaran dijalankannya sistem ‘mahar politik’,” ujar Peneliti Political and Public Policy Studies Jerry Massie melalui keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi IBC di Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Jerry mengatakan di era Jokowi, sejumlah menteri ditangkap KPK seperti mantan Mensos Idrus Marhan, mantan Menpora Iman Nahrawi dan lebih anyar lagi Menteri KKP Edhy Prabowo.

“Bagaimana mungkin jika Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 terus dipreteli dan juga hukuman kerap diringankan? Kebijakan ajaib lagi yang mana program asimilasi dan pengurangan hukuman atau remisi,” katanya.

Dirinya menuturkan coba saja, diterapkan model perampasan kekayaan dengan kata lain memiskinkan para koruptor atau penerapan hukuman mati, tak ada remisi baru keluarganya tak bisa masuk pemerintahan.

“Baru korupor akan jera. Selama hukuman masih ringan dan kebijakan lemah serta berubah-ubah maka jangan mimpi indeks persepsi korupsi (IPK) kita akan menjadi baik,” tutur Jerry.

Sejauh ini, Jerry menjelaskan sudah 300 kepala daerah tersangka korupsi dan terakhir Walikota Cimahi yang ditangkap KPK.

“Saya heran di tengah pandemi masih sempat-sempat lagi korupsi. Untuk itu perekrutan kepala daerah jangan mantan Napi koruptor,” jelasnya.

Selanjutnya >>>