IBC, MEDAN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Yudirawan menegaskan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk manajemen APIP dan asset-asset pemerintah yang banyak dikuasai pihak pihak asing.

“Kita berkordinasi dengan Poldasu untuk management aset pemerintah yang masih banyak dikuasai pihak asing di Sumut,” kata Yudirawan kepada wartawan usai berkoordinasi dengan Kapoldasu Irjen Martuani Sormin di Mapoldasu, Senin (30/11/2020).

Kordinator Wilayah (Korwil) I yang membawahi 8 Propinsi Bidang Pecegahan dan Penindakan tersebut mengatakan salah satu yang dikordinasikan terkait manajemen aset USU (Universitas Sumatera Utara) dan PTPN.II.

“Kita berkoordinasi dengan Poldasu dan Kejaksaan untuk menangani manajemen aset, untuk membuat surat kuasa khusus agar aset ini tidak hilang termasuk optimalisasi masalah penerimaan pajak daerah dan ini tidak boleh bocor, seperti halnya pajak restoran dan lain-sebagainya yang disetor ke Bank Sumut,” jelas Yudirawan.

Disebutkan, optimalisasi pemungutan pajak perlu dilakukan agar tidak terjadi kebocoran yang berakibat pada tindak pidana korupsi.

Yudirawan mengakui sinergitas KPK dengan Poldasu cukup baik, beberapa kasus-kasus yang ditangani KPK tetap dilakukan koordinasi dengan Poldasu, demikian juga sebaliknya Poldasu selalu berkordinasi dengan KPK bilamana ada kasus-kasus korupsi yang mengalami hambatan.

“Pada intinya kordinasi KPK dengan Poldasu dalam menangani kasus-kasus berjalan cukup baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapoldasu Irjen Martuani Sormin mengatakan kordinasi penanganan korupsi tetap berkordinasi dengan KPK, dalam hal ini apa yang menjadi kesulitan yang dialami selalu berkordinasi dengan KPK.

“Sampai saat ini hambatan yang dialami penyidik belum ada,” ujar Martuani

Terkait penanganan kasus korupsi di jajaran Polda Sumut terjadi penurunan hal itu disebabkan Pandemi Covid-19, tetapi yang paling banyak adalah laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang terkait bantuan tunai dan bantuan sosial.

“Yang pasti, apa yang menjadi kesulitan penyidik dalam menangani kasus korupsi, kita bisa minta bantuan KPK. Tapi sampai saat ini penyidikan belum ada yang mengalami hambatan,” tegas Martuani.

Penulis : Rudolf Tobing | YES