IBC – TARAKAN – Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan wabah virus corona 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi di seluruh dunia sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020.

Bencana tersebut terjadi secara masif hampir di seluruh Indonesia dan telah menimbulkan korban jiwa, serta berdampak secara ekonomi dan sosial.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kaltara, Agus Priyono dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja penanganan Covid-19 mengatakan BPK selaku lembaga negara pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memahami sikap dan kebijakan pemerintah.

Namun BPK tetap perlu mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis. Dalam keadaan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan tetap harus diterapkan.

“Sebagai bentuk tanggung jawab BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (BPK Kaltara) telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan Pemerintah Kabupaten Malinau,” ucap Agus melalui siaran perss yang diterima Biro Kaltara, Kamis (17/12/2020).

Pemeriksaan kinerja dimaksud bertujuan untuk menilik kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menunjukkan bahwa Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, dan Pemkab Malinau telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan pandemi.

“Meliputi telah memiliki jejaring laboratorium berstandar Bio Safety Level (BSL), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memadai dalam berkoordinasi dengan kabupaten/kota meminimalisir untuk mencegah terjadinya kerusakan spesimen, Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Malinau telah melakukan upaya untuk meminimalisir kerusakan specimen, Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Malinau telah melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui karantina/isolasi pada fasilitas publik untuk hasil pelacakan kontak erat, Telah melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Malinau,” ungkap Agus.

Namun kendati demikian BPK Kaltara memberikan beberapa catatan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yakni didapati Pemprov Kaltara belum optimal dalam melakukan evaluasi dan koordinasi pengiriman spesimen ke laboratorium kurang dari 1 x 24 jam.

Upaya dalam menyediakan jejaring laboratorium yang mampu mengonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3×24 jam Pemkab Nunukan kurang optimal dan Pemkab Malinau belum optimal.

Untuk Tracing, upaya Pemprov Kaltara belum sepenuhnya memadai dalam melakukan evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara aktif pada kabupaten/kota dan upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup pada Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau belum optimal.

Untuk Treatment, Pemprov Kaltara belum sepenuhnya memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sesuai pedoman Petunjuk Teknis, Pemkab Bulungan belum menetapkan strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemkab Malinau belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan untuk Edukasi dan Sosialisasi, Upaya sosialisasi atas ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, serta Pemkab Malinau belum optimal.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, dan Pemkab Malinau Cukup Efektif dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.

“BPK mengharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan. Selain itu sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, dan DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan,” tandas Agus.

Penulis : GKS | YES