IBC, TARAKAN – Untuk menjamin agar penanganan Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, accountable dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bersifat menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung.

Adapun tujuan dilaksanakan pemeriksaan kepatuhan diterangkan Kasubbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Fahrizal Noor untuk menilai dari beberapa pertanyaan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19.

“Apakah refocusing dan realokasi APBD telah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan?, Apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Dan Apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas?” kata Fahrizal melalui siaran pers yang diterima Biro Kaltara. Jum’at (18/12/2020).

Maka BPK menemukan beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran dalam rangka penanganan Covid-10 pada Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung belum sesuai ketentuan.

Pengadaan barang dan jasa terkait penanganan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Kesesuaian Peruntukan Kegiatan Bidang Kesehatan, Sosial, dan Dampak Ekonomi seperti Pengelolaan atas penerimaan sumbangan/hibah untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari masyarakat/pihak ketiga pada Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pengelolaan penyaluran bantuan sosial berupa uang pada Pemprov Kaltara, dan Pemkab Tana Tidung belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pemberian bantuan tunai bagi mahasiswa terdampak Covid-19 pada Pemkot Tarakan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dana kegiatan stimulus UMKM yang bersumber dari Dana Insentif Tambahan Pemerintah Pusat senilai Rp1.500.000.000 belum dapat direalisasikan oleh Pemprov Kaltara.

Pengelolaan bantuan sosial berupa sembako pada Pemkot Tarakan dan Pemkab Tana Tidung belum sesuai ketentuan.

Pembayaran insentif tenaga kesehatan terkait penanganan Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum sesuai dengan ketentuan.

Sambung fahrizal, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada permasalahan ketidakpatuhan yang menjadi temuan pemeriksaan, BPK menyimpulkan.

“Bahwa penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material,” terang Fahrizal.

Lebih lanjut Fahrizal mengatakan, BPK mengharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

“Selain itu sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, dan DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan,” ungkapnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana disarankan oleh BPK.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima,” pungkas Fahrizal.

Sebagai informasi, Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono Jumat (18/12/2020) siang, telah menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan tersebut kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltara yang diwakili oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi kaltara dan Wakil Gubernur kaltara, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan dan Wakil Wali Kota Tarakan, serta Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung yang diwakili oleh Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dan Bupati Tana Tidung.

Penulis : GKS | YES