IBC, PELALAWAN – Pembangunan jembatan Batang Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, senilai Rp94.401.810.081 (sembilan puluh empat miliyar empat ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan puluh satu rupiah) diduga sarat KKN (kolusi korupsi dan nepotisme).

Pembangunan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, merupakan salah satu sumber dana APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur itu diduga lakukan pembayaran ganti rugi lahan maupun bangunan terhadap masyarakat sekitar, terindikasi fiktif.

Pembebasan lahan dan bangunan yang terdampak dari proyek tersebut sesuai keterangan Plt Kadis PUPR Pelalawan, MD Rizal belum lama ini, terkait ganti rugi secara simbolis telah dilakukan oleh Bupati Pelalawan, HM. Harris digedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja pada Senin (26/10/2020) lalu, berupa penyerahan buku rekening bank Riau Kepri (BRK).

“Itu sudah selesai, bupati langsung yang menyerahkan secara simbolis berupa buku tabungan BRK kepada masyarakat pemilik lahan maupun rumah yang terdampak,” kata MD Rizal selaku Plt Kadis PUPR Pelalawan kepada IBC Biro Pelalawan melalui telepon belum lama ini.

Besaran dana ganti rugi terhadap 38 kepala keluarga (KK) dan 2 fasilitas umum (lapangan bola dan tempat ibadah – red) dikabarkan sebesar Rp2,7 Miliyar.

Ahli waris pemilik lahan tersebut berdasarkan surat tanah yang diperlihatkan kepada awak media, mengaku tidak menerima uang ganti rugi sebagaimana yang dikatakan pihak dinas PUPR Pelalawan, MD Rizal sebelumnya.

“Kami tidak tau PUPR membayarkan uang ganti rugi tersebut kepada siapa, kami selaku pemilik lahan keberatan, kita mau jelas dulu itu pihak Dinas katanya sudah membayar kesiapa,” kata Fd selaku pihak pemilik lahan yang terdampak proyek jembatan Nilo kepada IBC Biro Pelalawan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun IBC dilapangan, sebanyak 22 nama penerima uang ganti rugi, hanya sekitar 6 (enam) orang saja yang memiliki bukti alas hak atas lahan tersebut, sedangkan sisanya diduga tidak tepat sasaran.

Berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar, 16 diantaranya diklaim sebagai warga kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, dan 22 lainnya masuk ke wilayah desa Sering kecamatan Pelalawan.

Warga asli setempat ketika berbincang-bincang dengan IBC, mengaku dari nama-nama penerima uang ganti rugi tersebut tidak diketahui alas hak kepemilikan lahan tersebut.

“Saya waktu itu hanya mendampingi dilokasi saja pak, tidak tau saya dasar masyarakat itu meng-klaim sebagai pemilik, pihak PU dan BPN sama tim appraisal yang mendata itu,” ujar pria paruh baya yang enggan namanya disebutkan.

Penulis : Faisal | YES