IBC, PELALAWAN – Ahli Waris lahan seluas 8,7 Ha, yang sebagian lahanya terpakai pembangunan jembatan, Adi Firdaus, mengaku kesal terhadap sikap PU Pelalawan.

Pemilik surat tanah tahun 1987 itu mengaku belum pernah menerima uang ganti rugi sepersenpun. Firdaus sudah berupaya meminta solusi dari beberapa pihak terkait, namun dirinya merasa pihak PU terkesan lempar bola.

“Saya sudah hubungi Kabid yang membidangi, Rudi, tapi tidak ada balasan. Melalui Kadis juga sudah melalui rekan saya, belio justru mengarahkan komplain kepihak Kecamatan,” katanya kesal kepada biro Indonesia berita.com Pelalawan, Senin (11/1/2021).

Pihaknya berencana akan melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum jika dirasa tidak ada iktikad baik dari pihak PUPR.

Pembangunan jembatan Nilo, Sungai Kampar II di kabupaten Pelalawan provinsi Riau, senilai Rp94.401.810.081 (sembilan puluh empat miliyar empat ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan puluh satu rupiah) diduga sarat KKN (kolusi korupsi dan nepotisme).

Pembangunan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, merupakan salah satu sumber dana APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur itu diduga lakukan pembayaran ganti rugi lahan maupun bangunan terhadap masyarakat sekitar, terindikasi fiktif.

Kabid Bina marga PU Pelalawan, Rudi, ketika dihubungi melalui telepon selulernya tidak menjawab. Hingga berita ini diterbitkan, bel ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Penulis : Faisal | YES