IBC, PEKANBARU – Non Governmental Organization (NGO) pemerhati lingkungan Jikalahari dan Senarai menilai putusan perkara lingkungan hidup di 12
kabupaten/Kota di Riau sepanjang 2020 layak diapresiasi.

Hal ini lantaran putusan majelis hakim yang dipantau oleh Senarai dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi perkebunan Sawit PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS), PT Adei Plantation and Industry di PN Pelalawan dan PT Teso Indah (TI) di PN Rengat membuka tabir bobroknya pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Karhutla terjadi salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah,” kata Suryadi, peneliti Senarai dalam realis yang diterima IBC Biro Riau, Selasa (12/1/2021).

Dalam tiga putusan itu hakim menemukan; pertama, dalam putusan PT SSS, Majelis hakim berpendapat, kebakaran di lahan PT SSS jadi pembelajaran bagi pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin lingkungan agar selalu mengawasi di lapangan secara periodik dan berkala.

“Bukan hanya berdasarkan laporan namun terus terjadi kebakaran di lahan-lahan baru. Pencegahan kebakaran harus dikedepankan dan dapat dioptimalkan. Perizinan bukan formalitas tapi substansi dan implementasinya,” kata Ketua Majelis Hakim, Bambang Setyawan.

Analisis Jikalahari melalui Satelit Terra Aqua Modis sepanjang 2015 – 2020 terdapat 16.546 titik hotspot di areal korporasi, 6.040 titik dengan confidance di atas 70 persen. Perusahaannya adalah PT Sumatera Riang Lestari 555 titik. PT. RAPP 371 titik, PT. Satria Perkasa Agung 260 titik, PT. Rimba Rokan Lestari 251 titik, PT. Ruas Utama Jaya 124 titik, PT. Surya Dumai Agrindo 179 titik, PT.
Palma Satu 143 titik, PT. Agroraya Gematrans 123 titik, PT. Alam Sari Lestari 80 titik, PT. Sumber Sawit Sejahtera 61 titik, PT. Gelora Sawit Makmur 55 titik, PT. Teso Indah 41 titik dan PT. Teguh Karsa Wana Lestari 39 titik.

Temuan Jikalahari hasil investigasi 2019 dan 2020 menemukan 13 korporasi sengaja biarkan lahannya dibakar. Perusahaannya adalah PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Surya Dumai Agrindo, PT. Arara Abadi Siak, PT. Teguh Karsa Wana Lestari, PT. RAPP Siak, PT. Gelora Sawita Makmur, PT. Sumber Sawit Sejahtera, PT. Arara Abadi Sorek, PT. Tabung Haji Indo Plantation, PT. Teso Indah, PT. Adei Plantation dan Industri, PT. RAPP Pelalawan dan PT. Sumatera Riang Lestari Inhil.

“Hakim sudah progresif. Artinya kasus yang melibatkan korporasi dihukum dalam perkara karhutla. Lalu mengapa Polda Riau hanya sedikit menangani perkara korporasi karhutla?,” kata Made Ali.

Penulis : Faisal| YES