IBC, JAKARTA – Kemurkaan Presiden Joko Widodo akibat subsidi pupuk per tahun yang digelontorkan oleh negara sebesar Rp 33 triliun belum berdampak signifikan terhadap pertanian, hal itu menurut presiden ada yang salah dalam penyaluran subsidi.

Seperti dikutip dari kompas.com, dalam Rapat Kerja Nasional Pembangungan Pertanian Tahun 2021 yang ditayangkan secara Virtual, Senin, (11/01/2021) mengatakan, “setahun subsidi pupuk Rp 33 triliun, tapi return-nya apa? Apakah produksi melompat naik? ini Rp 33 triliun, saya tanya kembaliannya apa? ujar Kepala Negara.

Ia juga meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera melakukan evaluasi terhadap program subsidi pupuk tersebut agar berjalan efektif.

Terkait persoalan itu juga Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), turut mengomentari persoalan subsidi pupuk yang dinilai oleh Presiden Jokowi masih belum ada lompatan dari sisi produksi, maka pihaknya (relawan) menyampaikan, sebaiknya Menteri Pertanian untuk segera mengevaluasi jajarannya dan BUMN-BUMN terkait.

“Saya kira persoalan ini bukan sepele, ini persoalan serius. Dana yang digelontorkan sebesar Rp 33 triliun untuk subsidi pupuk itu bukan jumlah kecil. Jadi hemat kami Pak Syahrul Yasin Limpo harus segera evaluasi jajarannya dan BUMN-BUMN terkait,” ujar Sekretaris Jenderal, Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh, saat diminta komentarnya mengenai hal tersebut melalui pesan singkatnya, Selasa (12/01/2021).

Untuk itu lanjut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan adanya informasi yang diucapkan Presiden Jokowi kemarin Senin (11/01/2021) sebaiknya turut mengawasi pelaksanaan Pupuk Subsidi secara ketat, sebab kata Akhrom, uang dalam jumlah besar itu semata-semata untuk rakyat kecil, khususnya para petani.

Terlebih lagi paparnya, dana sebesar itu untuk meningkatkan produksi pertanian nasional yang diharapkan juga menjadi ketahanan pangan dalam negeri.

“Jadi saya kira KPK dan Kejaksaan Agung RI sebaiknya turut mengawal dan mengawasi secara ketat dana negara yang digelontorkan sebesar itu. Khususnya Kejaksaan saya kira harus juga pro aktif awasi uang negara, apalagi jumlahnya sangat besar ya..,” pungkas Akhrom.

Penulis : FA|YES