IBC, JAKARTA – Kemarahan Presiden Joko Widodo atas tingginya subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun per tahun tidak berdampak pada produktivitas pertanian. Hal tersebut disoroti Relawan Jokowi.

Relawan menilai, manajemen BUMN Pupuk Indonesia harus bertanggungjawab. Ketua Relawan Jokowi Mania (JOMAN) Imanuel Ebenezer melalui rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (12/01/2021), menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun olehnya, penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa KPK, Polisi dan Kejaksaan.

“Bahkan direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTT KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggungjawab soal pupuk yang terjerat hukum,” ungkap pria yang familiar disapa Noel ini.

Karena itu lanjut dia, direksi PT Pupuk Indonesia wajib diganti. Menurut aktivis 98 ini, selama manajemen Pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama maka subsidi pupuk akan terus bermasalah. Maka ia menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran.

“Panjangnya distribusi pupuk membuka ruang kebocoran. Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan-jangan pupuk untuk petani kita yang tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini sumber saya lho,” sindirnya.

Maka Noel menyarankan, agar pemberian pupuk langsung ke petani. Dengan demikian petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.

Sambungnya menyakini, petani tidak akan curan dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka. “Ini juga berpengarung bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah,” imbuh Noel.

“Penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Di pilih yang benar-benar yang mana petani atau oligarki pertanian,” pungasnya.

Penulis : FA|YES