IBC, JAKARTA – Rizal Ramli menegaskan sangat skeptis kepada Mahkamah Konstitusi (MK) ketika ada ide dan saran kepadanya untuk melakukan Judicial Review (JR) terkait Presidential Threshold 20 persen ke MK.

“Ini karena kami melihat track record MK selama ini lebih menjadi “Mahkamah Kekuasaan”,” kata RR panggil akrabnya melalui keterangan tettulis yang diterima IBC di Jakarta, Minggu (17/1/2021).

RR menyatakan keputusan-keputusan MK terkait kebijakan selama ini lebih banyak membenarkan status quo, wajar kami skeptis.

“Tetapi saya tidak mau suudzon, atau praduga yang negatif. Itulah alasan kami tetap mengajukan JR ini,” ujarnya.

Namun, RR menyampaikan hasilnya ternyata seluruh Hakim MK menolak legal standing kami.

“Kami sangat kecewa dengan putusan MK, yang tidak memiliki argumen hukum yang kuat. MK lebih mendengarkan suara kekuasaan. MK ketakutan membiarkan kami hadir di pembahasan substansi perkara,” sebutnya.

Menurut ekonom senior ini para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai untuk mengalahkan pandangan kami.

“Pertama, sistem Presidential Threshold 20 persen merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi rakyat,” ungkap RR.

Kedua, di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia tetapi tidak ada pembatasan semacam Presidential Threshold. Ia menjelaskan ada negara seperti Ukraina yang bahkan memiliki 39 calon presiden, dengan 18 orang dicalonkan parpol yang berbeda dan 21 orang dicalonkan independen.

“Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya, rakyat yang menyortir dan memilih calon presiden. Bukannya malah parpol yang melakukan sortir dan pre-seleksi calon presiden berdasarkan kriteria kekuatan finansial,” jelas RR.

Selanjutnya RR menegaskan kembali di Indonesia capres-cawapres harus bayar atau ”menyewa” parpol-parpol untuk bisa dicalonkan.

“Para hakim MK yang menolak pembahasan masalah yang sangat prinsipil ini menunjukkan kelemahan pemahaman mereka terhadap sistem demokrasi dan tanda dari gejala kepicikan dan kecupetan berpikir,” tegasnya lagi.

Ketiga, bahwa akibat sistem tersebut, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia.

“Kelompok utama yang mendukung sistem demokrasi kriminal adalah para bandar/cukong yang membantu biaya menyewa parpol, pollster, public relations, dan kampanye di media sosial sang calon,” ujar RR.

Mantan Kepala Bulog ini menuturkan bagitu calon menang, dia lebih mengabdi kepada para bandar dan cukong, melupakan kepentingan nasional dan rakyat.

Seluruh hakim MK yang berpikiran picik dan cupet itu menghindar dari pembahasan yang sangat penting dengan cara menolak posisi legal standing Rizal Ramli,” tutur RR.

Lebihblanjut RR mengatakan cara cupet dan picik yang dilakukan para hakim MK dengan menolak legal standing Rizal Ramli menunjukkan lemahnya basis argumen mereka, sehingga menggunakan cara kekanak-kanakan untuk menutup kesempatan melakukan pembahasan tentang sistem Pemilu yang bersih dan amanah.

“Kami sedang mempertimbangkan opsi-opsi selanjutnya. Ini untuk mendorong pembahasan yang betul-betul berbobot dan ilmiah tentang sistem demokrasi kriminal versus sistem demokrasi yang bersih dan amanah,” katanya seraya menjelaskan.

Kemudian RR kembali menjelaskan dari 12 kasus gugatan Judicial Review tentang Presidential Threshold 20 persen di MK sebelumnya, sebagian besar diproses dan dibahas oleh MK.

“Kok bisa dalam gugatan RR, MK menolak legal standing-nya? Bahwa yang kita ingin perbaiki ini adalah sistem yang menyangkut parpol, yang merupakan bagian dari sistem demokrasi kriminal,” jelasnya lagi.

Diakhir keterangannya RR menyampaikan mereka, parpol-parpol tersebut berkepentingan untuk terus melanggengkan sistem sistem demokrasi kriminal karena menguntungkan parpol-parpol secara finansial.

“Tidak mungkin mereka mau melakukan perbaikan, reformasi sistem politik yang kriminal tersebut. Luar biasa aneh dan sedemikian teledor serta tidak logisnya pikiran hakim MK yang mensyaratkan agar penguggat Presidential Threshold harus didampingi atau mewakili parpol,” pungkasnya.

Penulis : DS | YES