IBC, KEPSUL – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Musyawarah Desa (Misdes) yang dilakukan di Kepulauan Sula, banyak yang terkesan mencederai konstitusi negara serta cita-cita demokrasi.

Pasalnya dalam pelaksanaannya ada indikasi ketidaktaranparans program maupun anggaran Pemerintah Desa (Pemdes) terhadap masyarakat pada desa-desa yang telah selesai musdes.

Selain itu banyak proyek pembangunan desa yang tidak jelas antara pagu anggaran dan proses pembuatan pembagunan desa. Terlibihnya anggota BPD pun ada yang pro maupun kontra terhadap Pemdes.

Hal demikian menurut Ketua BEM STAI Babussalam Sula Provinsi Maluku Utara Raski Suamole harus dievaluasi oleh pemerintah daerah untuk tidak lagi diloloskan Cakades pada tahun 2021.

“Saya menantang Bupati Kepulauan Sula untuk tidak lagi meloloskan Kades inkamben yang tidak transparan anggaran dan gagal mengelola Dana Desa (DD) di periode pertama,” tegasnya saat di jumpai IBC Biro Kepaul di JS.Cofe Senin (18/1/2021) siang tadi wit.

Raski juga menambahkan, kepada Kadis PMD dan Bupati Sula agar segra merespon Surat penolakan Muyawara Pemuda Pohea, yang menilai kades Pohea Rudi Duwila tidak melibatkan mereka pada Musdes 2021 Desa Pohea

“Harusnya Bupati memerintahkan kepada Kadis PMD untuk segra merespon cepat masalah di desa pohea karna fungsi pemerintahan mengawasi jangan hanya duduk di kantor ketika ada masalah barulah bicara blak-blakan, namun ketika ada masalah harus cepat di selesaikan,” tutupnya.

Penulis : Sarif | YES