IBC, SUMSEL – Komisi I DPRD provinsi Sumsel melakukan pemanggilan kepada PT Bumi Sriwijaya Gandus dan masyarakat ke ruangan Komisi I terkait adanya sengketa kepemilikan tanah di Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

PT Bumi Sriwijaya Gandus melalui kuasa hukumnya Redho Junaidi mengatakan tanah milik klien kami secara tersurat ada 150 hektar dibenarkan oleh putusan Mahkama Agung (MA).

“Setelah kami minta bantuan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah milik klien kami ada 90 hektar artinya secara tersurat 150 hektar dan secara fakta ada 90 hektar,” ungkapnya kepada wartawan IBC di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (25/1/2021).

Selanjutnya Redho Junaidi selaku kuasa hukum menjelaskan titik benang merahnya bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus dan BPN yang bisa melegalisasi sebagian tanah milik PT Bumi Stiwijaya Gandus menjadi milik masyarakat sedangkan tanah masyarakat masuk wilayah kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I.

“Makanya beberapa surat dari milik masyarakat kami meminta tindak lanjut dari DPRD khususnya Komisi I untuk ditertibkan administrasi wilayah dan apabila ada kesalahan legalisasi surat oleh pihak kelurahan, kecamatan dan BPN seharusnya dibatalkan karena wewenangnya,” imbuhnya.

Kemudian dia menjelaskan mengenai terkait laporan dari masyarakat yang menggugat mengklaim bahwa surat kepemilikan tanah PT Bumi Sriwijaya Gandus palsu.

“Mengenai laporan tersebut memang ada dan kami hormati proses hukumnya sesuai dengan ranahnya serta kami persilahkan mereka untuk menggugat secara perdata untuk kebenarannya,” ujar Redho.

Redho menambahkan asal usul tanah milik PT Bumi Sriwijaya Gandus beli dari pihak yang sama dimana Zikon juga beli sehingga mereka mempertahankan tanah miliknya dari parah penjarah tanah dan tahun 1990 ada Surat Edaran Walikota Palembang adanya penjarahan tanah oleh masyarakat.

“Jadi dilapangan ada hal-hal yang simpang siur seolah-olah kami diback up oleh aparat dan ada yang mengklaim tanah masyarakat itu milik kami padahal tanah itu bukan milik kami, jadi masyarakat itu diakomodir bahwa tanah mereka itu ikut kebagian yang dipermasalahkan,” ucapnya.

Terakhir Redho juga mengatakan solusi dari pertemuan Pihak PT Bumi Sriwijaya Gandus dengan masyarakat diruang komisi I DPRD Provinsi Sumsel belum ada titik temu dan akan ada pemanggilan berikutnya oleh Komisi I.

“Kami berharap oknum masyarakat kota Palembang yang berseberangan dengan klien kami, PT Bumi sriwijaya Gandus janganlah seperti itu artinya jangan seolah-olah klien kami dianggap menindas karena klien kami juga bagian dari masyarakat kota Palembang,” tutupnya.

Penulis : Zul | YES