IBC, SUMSEL – Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) mengadakan seminar dengam tema “Evaluasi Dan Refleksi Reforma Agraria Sumatera Selatan” bertempat di Aula PWNU Sumatera Selatan, Palembang , Rabu (27/1/2021).

Asisten I bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Edward Candra mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat apresiasi yang dilakukan oleh KRASS, untuk melaksanakan kegiatan refleksi dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria secara umum khususnya wilayah Sumatera Selatan, dalam pertemuan harapkan masukan-masukan sinergi untuk pemerintah provinsi melalui gugus tugas reforma agraria Sumatera Selatan yang telah dibentuk oleh Gubernur.

“Kita akan dorong percepatan nya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten kota sudah terbentuk gugus tugas masing masing, kita bersama-sama melakukan identifikasi peta konflik di masing-masing kabupaten kota terlebih yang didorong oleh KRASS. Kemudian kita akan lihat peluang bagaimana masih mekanisme sebagai objek reforma agraria sebagaimana diamanatkan Perpres Peraturan Presiden – red) 86/2018 tentang reforma agraria dan kita berharap bersama sama bersinergi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten kota dengan masyarakat serta perusahaan mendukung dalam rangka percepatan reforma agraria,” ujarnya kepada wartawan.

Ditempat yang sama Sekretaris KRASS Dedek Chaniago mengatakan persoalan tanah itu bukan hanya konflik tanah tetapi soal ketimpangan tanah, karena penguasaan tanah itu timpang maka muncul konflik tanah yang harus diluruskan itu adalah ketimpangan tanah itu adanya direforma agraria dan bagaimana memujudkan reforma agraria, negara sudah memberikan instrument regulasi hukum jadi aturan hukum untuk mewujudkan nya itu sudah adanya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 86 tahun 2018.

“Semuanya dimulai menyusun dahulu melalui gugus tugas reforma agararia yang telah dibentuk tahun 2008, gugus tugasnya akan tetapi tidak jalan karena tidak adanya program kerja menyusun mengidentifikasi tanah yang terlantar diberikan ke masyarakat oleh perusahaan ,dan perusahaan yang tidak memiliki HGU diberikan ke masyarakat,” tutup Dedek.

Penulis : Zul | YES