IBC, PANDEGLANG – Berkaitan dengan Pemahaman Pengelolaan Anggaran Serta Tata Kelola Kuangan Daerah dan Peningkatan Kinerja Lembaga DPRD, seluruh unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Universitas Respati Indonesia (URINDO) bekerjasama dengan Narasumber dari BPK RI, Inspektorat Kemendagri RI, BPKP, Tim Ahli Kemendagri dan Akademisi Urindo, di Pandeglang, Banten, Sabtu (30/1/2021).

Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tb. Udi Juhdi dalam wawancaranya membenarkan kegiatan Bimtek ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.

Lanjutnya, sesuai dengan jadwal Banmus DPRD Kabupaten Pandeglang mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Januari melakukan Bimbingan teknis dengan penekanan tema mengenai, “Membangun Negeri Tanpa Korupsi”.

Hal tersebut merupakan kegiatan Bimtek Pertama DPRD Kabupaten Pandeglang di Tahun 2021. Selanjutnya, Tb. Udi Juhdi juga mengharapkan dengan Bimtek tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh Anggota DPRD Pandeglang.

“Bimtek saat ini dilaksanakan sesuai hasil rapat Bamus dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang tata pemerintahan yang bersih dan baik melalui pengelolaan APBD yang baik,” ujar Udi Juhdi.

Disamping itu, Bimtek juga sangat dibutuhkan karena 50 persen anggota di DPRD Pandeglang notabene adalah anggota baru. “Jadi sangat diperlukan penambahan pemahaman yang mendasar mengenai hal yang dibahas dalam bintek tersebut,” imbuhnya.

Sementera itu, disela-sela kegiatan Sekretaris DPRD Pandeglang Andi Kusnardi juga membenarkan pihaknya bekerjasama dengan pihak LPPM Urindo dalam pelaksanaan bintek tersebut.

“Bintek yang diselenggarakan di Royal Palm berjalan cukup menarik. Para Anggota melakukan tanya jawab sebagai indikasi, bahwa pemahaman akan membangun negeri tanpa korupsi, materi yang disajikan diantaranya adalah membangun tata pemerintahan yang baik melalui pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD,” ungkapnya.

Demikian juga lanjut Andi, sosialisasi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Optimalisasi fungsi DPRD dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, serta penjelasan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, “dan materi diskusi tentang menyusun rekomendasi strategi dalam membangun negeri tanpa korupsi,” paparnya.

Menutup keterangannya, Andi menjelaskan bahwa dana Bimtek tersebut akan menggunakan Anggaran Daerah dan sudah mengkuti peraturan yang berlaku sesuai Perpres 33 Tahun 2020.

Penulis : Huma Setwan/Adv|Editor : YES