IBC, TALIABU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, diduga kewalahan menagih utang ke Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara.

Pasalnya, tunggakan utang tersebut dinyatakan sejak Oktober 2018 silam hingga sekarang belum dilunasi.

Saat dikonfirmasi media ini soal piutang tersebut, Selasa (9/2/2021), pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, enggan untuk diwawancarai dan mengalihkan untuk melakukan konfirmasi ke pihak Pemda Pulau Taliabu.

“Kalau soal itu (Utang Pemda ke BPJS Kesehatan – red), Ibu (Kepala BPJS – red), bilang langsung ke Pemda saja,” kata Satpam yang bertugas di Kantor BPJS, mengulang ucapan Kepala BPJS Kesehatan, Rosita Umagapi, Selasa (9/2/2021).

Sebelumnya, seperti dilansir Beritamalut.co, Kamis (4/2) beberapa hari lalu, Kepala BPJS Kesehatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Rosita Umagapi membenarkan hal tersebut.

“Tunggakan piutang Pemda Taliabu sebanyak 3 bulan, pada Oktober, November, Desember, tahun 2019, kemudian Tahun 2020 juga pada bulan Oktober, November, Desember sebanyak 3 bulan totalnya senilai Rp840.000.000 sekian. Ditambah lagi hutang tahun berjalan 2021 ini Januari-Februari sekarang ini. Jadi totalnya semua itu Rp1 Miliar lebih,” ucap Rosita.

Mirisnya, upaya penagihan oleh BPJS ke pihak Pemda Taliabu hingga sekarang belum ada titik terang.

“Kalau bicara upaya soal penagihan hampir setiap hari saya ke Dinas Kesehatan karena pagu anggarannya melekat pada Dinas Kesehatan. Kemudian juga, saya sering berkoordinasi sama pihak BPPKAD dan pak Sekda, tapi jawaban yang saya dapat dari pak Sekda hanya disuruh sering-sering berkoordinasi sama pihak pemegang anggaran,” ungkapnya.

Secara terpisah, saat dimintai konfirmasinya terkait hutang Pemda kepada BPJS Kesehatan, Pelaksana Harian (PLH), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulau Taliabu, Aema La Rakaba tidak memberikan penjelasan.

“Maaf kalau terkait itu, saya tidak bisa menjelaskan bukan tupoksi saya, sekali lagi maaf.” tulis Aema dalam keterangannya melalui Whats’App.

Penulis : HVD | YES