IBC, TALIABU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, resmi menggelar rapat Paripurna, dalam rangka Pengumuman Pemberhentian Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, yakni Aliong Mus dan Ramli, dengan Masa Bhakti 2016-2021.

Dalam rapat tersebut yang bertempat di Aula Kantor DPRD Pulau Taliabu, Selasa (9/2/2021) malam tadi, sekira pukul 20:30 Wit, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Pulau Taliabu, unsur jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pulau Taliabu, Asisten II serta Para Pimpinan OPD dilingkup Pemda Pulau Taliabu.

Dalam pantauan IBC, pembukaan rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Pulau Taliabu, Taufik Toib Koten, seraya melakukan pembacaan Pengumuman Usul Pemberhentian Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, dengan Masa Bhakti 2016-2021.

Rapat paripurna tersebut mendasari beberapa poin yang disampaikan, diantaranya :

  1. Dalam pasal 154 ayat (1) huruf e, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Pemerintah Pusat, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  2. Berpotakan pada pasal 78 ayat (2) huruf a, UU Nomor 23 Tahun 2014.
  3. Pada pasal 79 ayat (1) bahwa, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena berakhir masa jabatan, harus diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam sidang Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
  4. Sesuai berita acara pengucapan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, masa jabatan 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021.

“Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka atas nama DPRD Pulau Taliabu mengumumkan usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, masa Bhakti 2016-2021, Bapak Aliong Mus dan Ramli yang akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021,” ucap Taufik saat membacakan usulan tersebut.

Selanjutnya, hasil paripurna ini akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku Utara.

Penulis : HVD | YES