IBC, JAKARTA – Tidak lebih dari 345 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa dengan jabatan struktural eselon IIIa dan IIIb yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dirotasi dan ada pula yang dimutasi serta promosi jabatan.

Hal tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor Kep-IV-128/C/02/2021 tentang pemindahan dan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang management pegawai negeri sipil, juga sesuai dengan beberapa undang-undang lainnya terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, maupun promosi jabatan pada lingkungan Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Surat penetapannya ditetapkan pada Senin (8/2/2021) di Jakarta serta ditandatangani Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Jaksa Agung Muda Pembina, Bambang Sugeng Rukmono.

“Pengangkatan, pemberhentian, pensiun, rotasi, mutasi dan promosi para pegawai negeri sipil termasuk pada institusi kejaksaan, itu semua telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut,” ujar salah seorang mantan Kepala Kejaksaan Negeri tipe B disuatu wilayah, yang kini dipromosikan ke wilayah lain, menjabat sebagai assisten pembinaan pada Kejaksaan Tinggi diluar Pulau Jawa, yang namanya tidak berkenan dipublikasikan ketika berbincang riangan dengan wartawan media ini.

Penulis : Asep WE | YES