IBC, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKo), Beni Kurnia Illahi menilai bahwa Permen ATR BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik berpotensi menciderai Pasal 28A UUD 1945.

“Dampak buruk dari Permen 1 tahun 2021, ini bertentangan dengan Pasal 28A,” kata Beni dalam diskusi online melalui aplikasi Zoom Meeting dengan tema “Sertifikat Tanah Ditarik, Apa Urgensinya?” yang digelar oleh Political and Public Policy Studies (P3S), Kamis (11/2/2021).

Beni menilai seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan Permen ART BPN Nomor 1 tahun 2021 tersebut, lebih dahulu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

“Sebelum pemerintah membentuk Permen ini, PP 24 tahun 1997 harus diperhatikan dulu. Karena sertifikat ini adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara hukum, sehingga sebisa mungkin dokumen itu dikeluarkan secara cetak dan ada catatannya secara resmi,” ujarnya.

Dirinya khawatir ketika hanya berlandaskan pada e-Sertifikat seperti yang diupayakan pemerintah saat ini, hak atas tanah oleh masyarakat akan mudah terabaikan. Yang paling kentara adalah pada saat adanya konflik agraria antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan swasta, dan kemudian persoalan tersebut dibawa ke meja hijau.

“Ketika masyarakat dimunculkan konflik agraria baik di antar masyarakat atau swasta, mereka tidak punya dokumen resmi secara tertulis yang bisa dibawa ke gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), bagaimana mungkin mereka bisa bawa dokumen sah ke pengadilan?” tandas Beni.

Apalagi Beni menyampaikan sejauh ini masih marak terjadi konflik agraria di Indonesia.

“Ingat, konflik agraria di Indonesia masih sangat tinggi,” ujarnya.

Terakhir, Beni menduga kuat program e-Sertifikat semacam ini adalah kepentingan kaum oligarki untuk memudahkan penguasaan tanah ulayat dan tanah masyarakat secara legal.

“Saya menduga, ada kepentingan oligarki dan pemilik modal di sini, sehingga pemerintah mempermudah dokumentasi sertifikasi tanah itu,” tutupnya.

Sementara Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyarankan agar sebuah kebijakan itu benar-benar dikaji secara komprehensif sebelum diundangkan dan diimplementasikan.

“Kebijakan yang paling efektif adalah kita harus analisis dan kaji dulu, kalau perlu ada jejak pendapat apakah setuju atau tidak (kebijakan ini dibuat),” kata Jerry.

Jerry tak ingin justru dengan adanya regulasi di dalam Permen ATR BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menimbulkan polemik yang lebih meruncing.

“Yang penting jangan sampai tanah-tanah ini kepemilikan sahnya bermasalah,” imbuhnya.

Sepengalamannya selama ini, ada persoalan yang juga tidak asing lagi di telinga masyarakat, yakni adanya sertifikat ganda di masyarakat. Dengan adanya sistem pencatatan yang sangat ketat seperti sebelumnya saja, kejadian semacam itu bisa muncul, bagaimana jika sertifikasi tanah dilakukan secara elektronik. Menurutnya, tidak ada jaminan yang pasti dari pemerintah terhadap persoalan yang sejenis muncul kembali.

“Karena yang terjadi ada dua atau lebih sertifikat yang sama dan sama-sama dinyatakan asli. Makanya Kementerian Agraria lebih baik berantas saja bandit-bandit yang ada. Ngapain ada e-sertifikat itu,” tegasnya.

Apalagi di dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, kekhawatiran akan keamanan data menjadi sesuatu yang sangat krusial.

“Kalau sudah diserang hacker habis itu. Bahkan misalnya saya hacker bisa saya hapus nama pemilik tanah tertentu, kemudian ada potensi pemblokiran,” tandas Jerry.

Ia menitik beratkan, apa urgensinya sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan e-Sertifikat ini. Analis kebijakan publik ini juga berharap pemerintah jujur motif di balik kebijakan tersebut.

“Makanya kita penting adanya transparansi, ini apakah kepentingan publik, kepentingan pemerintahan, kepentingan atau kepentingan personal,” pungkas Jerry.

Penulis : DS | YES