IBC, SULA – Desa Rawa Mangoli merupakan persiapan pemekaran desa baru yang berinduk dari Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara.

Dalam tahap persiapannya menjelang tiga tahun ini, terhitung sejak 2019 hingga 2021, Desa Rawa Mangoli belum mengantongi nomor register desa (NRD) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negari (Mendagri) sebagai desa yang berstatus defenitif.

Itu akan berdampak signifikan pada pencanangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021 ini, yang tidak bisa diadakan.

Pejabat (Pj) Desa Rawa Mangoli, Faisal Serang mengatakan belum ada pelaksanaan Pilkades di Desa tersebut.

“Saat sosialisasi, bagian Pemerintahan (Kepsul), mengatakan bahwa Desa Rawa Mangoli untuk sementara ini tidak memilih (tak melangsungkan Pilkades) karena secara administrasi dan struktur, sudah ada pejabatnya,” kata Faisal pada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Faisal menjelaskan bukti optimis Desa Rawa Mangoli akan didefentifkan berdasarkan regulasi adalah soal kewenangan pengelolaan APBDes Desa induk yang dikelola sebesar 30%.

“Tahapannya sudah, register ke provinsi (Malut) sudah dikeluarkan, sehingga Desa Rawa Mangoli bisa mengelola anggaran 30%,” jelasnya..

Merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pasal 25 ayat (2), terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang
meliputi antara lain:
a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah geografis,
b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk,
c. Pembentukan struktur organisasi,
d. Pengangkatan perangkat Desa,
e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa,
f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa,
g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan
h. Pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Kesemuanya untuk prospek koordinasi terkait pemberkasan menuju status defenitif, Desa Rawa Mangoli telah direspon oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Penulis : HVD