IBC, TARAKAN – Dalam kurun waktu seminggu terakhir jagat media sosial dan pemberitaan melalui media online di Kaltara dihiasi komentar oleh pengamat, politisi hingga khayalak umum soal peristiwa hangat yang saat ini terjadi di Kabupaten Malinau.

Ihwal keramaian tersebut diketahui belakangan, tak lain lantaran akibat tanggul penampung limbah tambang yang berasal dari kolam tuyak yang diduga milik PT. KPUC yang jebol pada Minggu (7/02/2021) lalu sekitar pukul 21.00 Wita.

Akibatnya, limbah tambang itupun mengalir ke Sungai Malinau hingga membuatnya tercemari.

Air sungai pun diketahui menjadi keruh berwarna kecoklatan, bahkan ratusan ikan ditemukan mati mengambang di sungai malinau itu.

Banyak pihak yang mengkritisi pemerintah untuk turun cepat menangani peristiwa itu, termasuk pada Jumat (12/02/2021) Aliansi Peduli Sungai Malinau gabungan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, cipayung plus pun turut memberikan tanggapan untuk meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk serius menanganinya.

Sembari membacakan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu (7/2/2021) lalu di Kabupaten Malinau itu, kordinator lapangan aliansi peduli sungai malinau menerangkan peristiwa itu telah menyebakan pasokan air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak dapat dipakai warga lagi.

“Dampak dari tragedi ini mengakibatkan terputusnya pasokan Air minum PDAM yang merupakan sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat menjadi tidak layak konsumsi, pencemaran ini juga berdampak pada rusaknya ekosistem sungai Malinau dan sungai Sesayap sehingga merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sungai tersebut. Dimana kita ketahui bersama juga, ini bukan kali pertama terjadi,” ucap Dandi Fardhan kordinator Lapangan Aliansi Peduli Sungai Malinau saat memberikan pernyataannya didampingi pihaknya, Jum’at (12/2/2021).

Selanjutnya Dandi menegaskan pihaknya meminta pihak terkait seperti Kepolisian, Pemprov, Pemkab, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan pihak terkait lainnya untuk menangani kerusakan lingkungan ini secara serius.

“Juga mengambil langkah investigasi dengan seadil-adilnya serta transparan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.

Berikut tuntutan Aliansi Peduli Sungai Malinau itu :

  1. Menuntut Gubernur (Baru) segera menyelesaikan permasalahan lingkungan di Kaltara.
  2. Menuntut pertanggung jawaban pihak PT. KPUC atas kasus pencemaran limbah di Malinau.
  3. Mengajak masyarakat Kaltara untuk terlibat mengawal kasus pencemaran lingkungan di Kaltara.

Setelah menyampaikan tuntutannya, Aliansi Peduli Sungai Malinau itu berharap agar tuntutanya dapat ditindaklanjuti.

“Demikian tuntutan ini kami suarakan agar dapat ditindaklanjuti sesuai rasa keadilan dan hukum yang berlaku. Pihak perusahaan bertanggungjawab melakukan pemulihan lingkungan dan perbaikan ekosistem sungai. Apabila ditemukan unsur kelalaian apalagi kesengajaan wajib dipertanggungjawabkan didepan hukum,” tandas Dandi seraya berharap.

Penulis : GKS/YES