IBC, TALIABU – Terhitung 57 hari berada diluar daerah, Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu (Pultab), Aliong Mus dan Ramli dinilai langgar aturan.

“Kalau kita mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 huruf (j), maka Bupati dan Wakil Bupati Taliabu sudah melanggar aturan, apalagi mereka sudah tinggalkan daerah hampir 60 hari atau 2 bulan secara berturut-turut,” ucap Pardin, seperti dilansir sidikkasus.com, (11/2/2021) kemarin.

Diketahui, larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 76 ayat 1 huruf (j) bahwa meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil
wali kota.

“Dan ini sudah harus ada sanksi dari Mendagri, entah apa pun bentuk sanksinya tapi harus ada,” tegas Pardin.

Pardin menyatakan, diakhir jabatan Bupati Pulau Taliabu, masih terkesan belum terselesainya sejumlah masalah.

“Kita ketahui bersama, kalau saat ini banyak problem dan banyak Masalah yang terjadi di daerah saat ini dan rata-rata belum selesai. Maka di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati ini harusnya berada di tempat atau berada di daerahnya, bukan Malah berada di luar daerah,” kecamnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pulau Taliabu, Gaffarudin menyampaikan, saat ini Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu masih berada di Jakarta.

“Bupati saat ini masih di Jakarta ada pembahasan anggaran DAK dan APBN tahun 2022, karena DAK dan APBN tahun 2022 itu sudah diusul dari sekarang ini,” kata Gaffarudin.

Gaffarudin mengungkapkan, olehnya itu, Bupati Pulau Taliabu masih sementaradi tahan oleh Mendagri.

“Untuk urusan anggaran itu,” tutupnya.

Penulis : HVD