IBC, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian. 

Hal ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .  Kementerian yang terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Kumham akan mengambil langkah-langkah,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Mengenai langkah yang akan diambil, Johnny menjelaskan salah satu prinsip yang dikedepankan adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.  Menurutnya Indonesia telah memilih berdemokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Karena itu semua syarat mutlak Indonesia berada pada titik tidak balik lagi atau titik tidak bisa kembali. 

“Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. Dan payung hukum hulu seperti disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu Undang-Undang ITE, ” jelasnya.

Mengenai persetujuan tentang pasal dalam UU ITE yang disebut krusial, multitafsir atau pasal karet, Johnny mengungkapkan berita hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review..

“Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk menyempurnakan undang-undang itu sendiri,” ungkaonya.

Selanjutnya >>>