Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE , terdapat  Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo, Sub Tim I dari Kementerian Kominfo dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiakto, dan Widodo Ekatjahjana selaku Ketua Sub Tim II Kemenkumham. 

Peran Kominfo

Berkaitan dengan arahan Presiden, Johnny menuturkan bahwa Kementerian Kominfo akan mengikuti kajian dan baru pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah menjelaskan penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan sistem peradilan kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim, ” tuturnya.

Menurut Johnny Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat sebagai acuan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE persetujuan disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan regulasi tersebut. 

“Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” ujarnya.

Selanjutnya Johnny menyatakan bahwa suatu keniscayaan Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan dua tim berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital, ” ujarnya. 

Selanjutnya >>>