IBC, JAKARTA – Eko Kuntadhi menceritakan kronologis terkait 4 (empat) tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasemen Saragih, Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut) dianggap menistakan agama karena memandikan pasien perempuan yang terpapar Covid-19.

“Tanggal 20 Sept 2020, seorang pasien bernama Zakiyah meninggal di RSUS Djasemen Saragih, Pematang Siantar. Pasien menderita beberapa penyakit dalam dan dinyatakan suspect Covid19,” ciutnya di Twitter akun pribadinya, Senin (22/2/2021).

Eko menjelaskan seperti layaknya pasien Covid19 yang meninggal, jenazah harus diurus dengan protokol kesehatan. RSUD hanya punya 4 (empat) nakes bagian forensik.

“Semuanya lelaki,” jelasnya.

Dirinya menambahkan suami korban, Fauzi mulanya menolak jenazah istrinya dimandikan nakes lelaki. Pihak nakes meminta Fauzi mencari orang lain.

“Karena harus cepat diurus, pihak nakes memberi waktu satu-dua jam kepada Fauzi untuk mencari tenaga yang bisa memandikan jenazah. Tapi Fauzi tidak bisa menghadirkan orang tersebut,” tambah Eko.

Selanjutnya Eko menyampaikan kemudian Fauzi menandatangani surat persetujuan, memberi izin jenazah istrinya dimandikan nakes. Ia melanjutkan prosesi pemandian dilakukan, setelah mendapat persetujuan dari suami almarhum.

“Namun belakangan, Fauzi kembali mempermasalahkan kenapa yang memandikan istrinya adalah nakes lelaki? Padahal sejak awal Fauzi sudah tahu, tidak ada nakes perempuan di bagian forensi RSUD tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Eko menegaskan protes Fauzi makin menggema, setelah isu agama digoreng luar biasa. Terjadi demo di Pematang Siantar dengan dua tuntutan : 1. Memecat Dirut RUSD, 2. Penjarakan Nakes yang memandikan jenazah.

“Dirut RSUD yang memang bukan defititif, langsung dipindahkan. Ia adalah staf Dinkes Pemkot. Sementara karena tekanan ke-4 Nakes tersebut langsung dijadikan tersangka. Penetapan ini didasarkan  pada pendapat MUI Pematang Siantar. Pasal yang dikenakan, penistaan agama!,” tegasnya.

Menurut Eko pihak nakes dan rekan sejawat berkali-kali mendatangi suami almarhum untuk mengklarifikasi kasus ini. Dia melanjutkan mereka hanya menjalankan tugas sesuai protokol kesehatan, mereka ingin melindungi keluarga almarhum agar tidak tertular Covid-19.

“Tapi Fauzi ngotot. Tetap meminta mereka dihukum,” ujarnya.

Kembali Eko menegaskan kengototan Fauzi ditambah dengan desakan tokoh berpaham radikal disana yang semakin membakar dengan isu agama.

“Suasana semakin panas. Seolah para nakes itu sengaja memandikan jenazah untuk melecehkan agama. Padahal itu adalah tugas mereka. Dan tidak ada nakes cewek (perempuan – red) di bagian Forensik. Dari keempat nakes itu, 1 PNS. Dan 3 tenaga honorer. Pasal yang dikenakan mengancam dengan hukuman 6 tahun,” tegasnya.

Tapi mereka gak ditahan, Eko menyatakan alasan polisi, karena jasanya masih dibutuhkan.

“Gila. Orang yang jasanya masih dibutuhkan tapi dijerat dengan kriminalisasi begitu,” ujarnya lagi.

Semua orang juga tahu, suasana Covid-19 adalah kondisi darurat, menurutmya kita tidak bisa menggunakan logika normal.

“Mereka hanya petugas kesehatan. Bukan ahli agama yang tahu tata cara memandikan jenazah sesuai fiqh. Tapi mereka hanya jalani tugas. Gak ada secuilpun niatan menista agama,” ungkap Eko.

Kemudian Eko menyatakan kasus ini terus bergulir karena desakan kelompok-kelompok yang berfikir radikal. Kelompok yang selalu mempertentangkan semuanya dengan dalih agama.

“Mereka diberi ruang oleh MUI daerah untuk berkiprah,” ujarnya tegas.

Dengan tegas kembali Eko menyatakan mestinya aparat keamanan tidak boleh kalah oleh tekanan seperti ini.

“Polanya selalu sama. Kita ingat kasus Ahok. Menggunakan massa juga untuk menekan hukum. Kasus Ibu Meliana di Tanjunh Balai, juga menggunakan massa. Dengan membakar rumah dan vihara. Kini masalah yang sama menimpa nakes di RSUD. Pola dan logikanya sama. Agama juga bahan tunggangan. Kita harus lindungi nakes kita yang bekerja dan berkorban,” ungkapnya tegas.

Negara harus membebaskan nakes RSUD Pematang Siantar dari tuntutan, menurut Eko kasus ini adalah manipulasi hukum dengan dalih dipaksakan.

“Penistaan agama adalah pendapat MUI. Pendapat MUI bukanlah undang-undang,” ujarnya.

Jika kasus ini terus berlanjut, Eko menyatakan Pemerintah harus menyiapkan pengacara terbaik untuk membebaskan nakes kita.

“Pemerintah melakukan keteledoran dengan membiarkan kasus ini berlanjut. Dosa mereka ini harus ditebus dengan upaya penyelamatan petugas medis yang dikriminalisasi itu,” ujarnya lagi.

Tim Satgas Covid-19 harus ikut bertanggung jawan, masih kata Eko tenaga medis adalah garda terdepan perang melawan Covid19.

“Jangan abaikan mereka. Jangan balas jasa mereka dengan memenjadakannya karena karena tekanan gerombolan gak jelas. Aparat hukum jangan lagi gegabah menggunakan pasal penistaan agama. Jangan sampai pasal ini menjadi simbol penindasan mayoritas atau menjadi simbol persekusi kepada mereka yang dianggap tidak sesuai dengan tafsir agama,” tandasnya.

Penulis : DS | YES