IBC, TALIABU – Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut), melakukan pemeriksaan dugaan korupsi terkait pemotongan Dana Desa (DD) Tahun 2017.

Pemeriksaan tersebut dimulai sekira pukul 08:00 hingga 12:30 WIT, Sabtu (27/2/2021), bertempat di kantor Polsek Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Malut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh IBC, sebanyak 10 Kepala Desa (Kades) diperiksa pada hari pertama (27/2), selanjutnya akan dilanjutkan hingga 1 Maret mendatang, kepada seluruh 71 Kades se-Pulau Taliabu.

Diketahui, hingga pukul 12:30 WIT, Ditkrimsus Polda Malut, baru melakukan pemeriksaan sebanyak 8 Kades, diantaranya, Kades Losseng (Kecamatan Taliabu Timur Selatan), Kades Kataga (Kecamatan Tabona), Kades Maluli (Kecamatan Taliabu Selatan), Kades Woyo dan Kades Meranti Jaya (Kecamatan Taliabu Barat), Kades Nggele (Kecamatan Taliabu Barat Laut) dan Kades Lede (Kecamatan Lede) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Malut.

Berdasarkan pantauan IBC dilapangan, terdapat beberapa Kades yang menjauhi awak media usai diperiksa, dimana pihak Kades tersebut setelah diperiksa keluar melewati pintu belakang, padahal para Kades yang lainnya melewati pintu masuk utama, diantaranya Kades Meranti Jaya, Nggele dan Kamaya.

“Berkas masih kurang jadi saya belum bisa berikan keterangan,” ujar Kades Nggele La Wanto kepada sejumlah awak media, usai diperiksa, hendak keluar ruangan melalui pintu belakang, Sabtu (27/2/2021).

Sementara itu, Kepala Desa Lede, Aliadi Hamid mengatakan, pemeriksaan tersebut soal dugaan kasus pemotongan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp 60 juta.

“Sesuai undangan yang kami terima dari penyidik Polda itu, kami dipanggil untuk diperiksa atas kasus pemotongan Dana Desa (DD) Tahun 2017, dan kasus ini juga kami sudah diperiksa empat kali yaitu satu kali di Polres Sula dan di Bobong tiga kali,” kata Aliadi.
 
Tak hanya Kades, Aliadi menyatakan pemeriksaan juga dilakukan kepada BPD, Sekertaris dan Bendahara.

“Satu Desa itu empat orang yang diperiksa, mulai dari kades, Ketua BPD, sekertaris dan bendahara Desa,” cetusnya.

Sementara itu, beberapa kali dikonfirmasi oleh sejumlah media, pihak penyidik Ditkrimsus Polda Malut, tidak memberikan keterangan.

Perlu diketahui kasus dugaan korupsi DD tahun 2017 ini karena ditemukan ada dana melalui rekening desa kemudian di transfer masuk ke rekening perusahan CV Syafaat Perdana milik mantan Bendahara Kasda Kabupaten Pulau Talibu, Agusmawati Toib Koten. Itu dilakakuan saat pencairan di Bank BRI Unit Bobong.

Kasus ini mulai diselidiki Ditkrimsus Polda Maluku Utara pada Tahun 2018 hingga saat ini masih dalam tahapan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka pada tahun 2019 lalu dengan tersangka Agusmawati Toib Koten mantan bendahara Kasda Kabupaten Pulau Taliabu.

Penulis : HVD | YES