IBC, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan tangkap. Proses perizinan kapal perikanan yang semula menjadi wewenang Kementerian Perhubungan kini terintegrasi di KKP.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan PP yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut membawa dampak positif pada tata kelola bidang perikanan tangkap menjadi lebih maju dan efisien. Izin persetujuan nama, pengukuran, dan kelaikan kapal perikanan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan menjadi menjadi wewenang KKP.

“Pelaku usaha akan lebih mudah memberi izin kapal perikanan. Mulai dari kapal yang diusulkan untuk dibangun sertifikasi kapal perikanannya semuanya terintegrasi di KKP,” tuturnya dalam keterangan resmi dilaman resmi KKP, Sabtu (6/3/2021).

Terkait pembangunan, modifikasi dan impor kapal perikanan, Zaini menjelaskan agar pelaku usaha wajib memperoleh persetujuan sebelumnya oleh Menteri Perdagangan. Tak hanya itu, hal ini dilakukan oleh galangan kapal dalam negeri tidak mampu memproduksi kapal sesuai persyaratan teknis yang dibutuhkan.

“Persetujuan tersebut diberikan juga melihat ketersedian sumber daya ikan, usia kapal perikanan, ukuran kapal yang paling penting tidak terlihat dalam kapal perikanan yang melakukan kegiatan IUU fishing,” jelasnya.

Sedangkan terkait pengawakan kapal perikanan Ditjen Perikanan Tangkap akan berkolaborasi dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang mencakup pendidikan, pelatihan hingga sertifikasi.

“Kita akan menciptakan kapal perikanan mendapatkan perlindungan kerja sebelum, saat dan setelah bekerja. Tidak hanya dari aspek hukum namun jaminan sosialnya. Kita akan dorong ini nantinya ke dalam peraturan menteri untuk menjelaskan lebih rinci,” imbuh Zaini.

Reformasi perizinan ini sejalan dengan amanah Preisden Joko Widodo yang membantu masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Terobosan ini juga mendukung program kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain proses perizinan, usaha juga akan mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

“Saya optimis dengan penetapan PP 27/2021 yang berdampak pada upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN – red) yang tidak terganggu akibat pandemi Covid-19,” pungkas Trenggono optimis.

Penulis : FA| YES