IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespon kisruh yang tetjadi di Partai Demokrat (PD) dengan puncaknya terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jum’at (5/3/2021) dengan terpilihnya Muldoko menjadi Ketua Umum.

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega (Megawati Sukarnoputri Presiden RI ke-5 – red) pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” tulisnya di akun Twitter pribadinya, Sabtu (6/3/2021) beberapa jam yang lalu.

Mahfud menjelaskan saat itu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB.

Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambag Yudhoyono Presiden RI ke-6 – red) ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” jelasnya seraya memberi contoh.

Menurut Mahfud bagi pemerintah peristiwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu masalah internal partai, belum (minimal belum) menjadi masalah hukum.

“Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tegas Mahfud menutup tulisanya di Twitter.

Penulis : DS | YES