IBC, JAKARTA – Wacana jabatan Presiden 3 (tiga) periode terus bergulir di media sosial (medsos) dan di masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi terkait wacana jabatan Presiden 3 (tiga) periode, menurutnya ini merupakan ide yang buruk dan cuma digulirkan sebagai jebakan saja.

“Jangan ada yang terpancing dengan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Ini ide yang buruk dari semua seginya dan cuma dgulirkan sebagai jebakan saja,” kata Jimly melalui akun twitternya, Minggu (14/3/2021).

Jimly menegaskan bangsa kita juga tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan bagi presiden.

“Bangsa kita pun juga tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali. Maka kalo ada ide perubahan terbatas UUD, jangan kaitkan dengan isu 3 periode ini,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan hingga kini belum ada agenda membahas rencana masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Basarah merespons pernyataan Amien Rais yang mencurigai rezim Joko Widodo (Jokowi) akan membuat skenario tersebut.

“Demikian juga di MPR, kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan mengubahnya menjadi 3 periode,” kata Basarah saat dikonfirmasi, Minggu (14/3/2021).

Dirinya mengatakan yang dibutuhkan adalah perubahan terbatas UUD 1945. Hal tersebut untuk memberikan kembali wewenang MPR.

“Memberikan kembali wewenang MPR utk menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” ungkapnya.

Perlu diketahui mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menduga muncul skenario membuat aturan hukum agar jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Hal tersebut dinilai Amien sangat berbahaya.

“Tentu hal ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya,” kata Amien dalam akun Youtubenya, Minggu (14/3).

Dia membeberkan langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menggelar sidang istimewa MPR untuk mengubah beberapa pasal. Setelah itu akan ditawarkan pasal baru soal seseorang bisa dipilih menjadi presiden untuk periode ketiga.

“Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali,” ungkapnya.

Penulis : DS | YES