IBC, TALIABU – Politisi Gerindra yang juga merupakan Anggota DPRD Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angksa menduga adanya permainan dibalik keterlambatannya penyerahan dokumen (APBD) 2021.

Padahal, APBD 2021 tersebut telah selesai dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Desember 2020 kemarin.

Namun hingga Maret 2021, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulau Taliabu yang diketuai oleh Salim Ganiru, belum juga menyerahkan dokumen APBD 2021 ke DPRD.

“Sudah hampir 3 bulan ini, dokumen APBD tersebut belum juga diserahkan ke DPRD. Nah, bagaimana mungkin DPRD pulau taliabu bisa melaksanakan kerja-kerja pengawasannya sementara dokumen APBD tersebut tidak ada, ini pertanda bahwa pimpinan DPRD dan ketua TAPD bersekongkol untuk menyembunyikan dokumen tersebut,” kata Amrin kepada wartawan, Jum’at (19/3/201).

Atas keterlambatan itu Amrin meminta agar Ketua TAPD dapat bekerja lebih profesional.

“Termasuk Pimpinan DPRD agar jangan hanya makan gaji buta dan mendiamkan persoalan ini, 500 miliar lebih APBD taliabu itu butuh pengawasan dari DPRD dalam realisasi penggunaannya, sehingga dokumen itu perlu dan secepatnya di serahkan ke DPRD agar bisa dipelajari. Tapi inikan belum juga diserahkan ke Pimpinan DPRD juga sudah kami sampaikan, namun hingga kini belum juga ada,” sesalnya.

Selanjutnya Amrin meminta agar pimpinan DPRD peka atas persoalan krusial ini

“Pimpinan di DPRD jangan seperti terlur di ujung tanduk, yang dimana kerja-kerja anggota DPRD ini seolah di kendalikan oleh orang-orang tertentu, sehingga cobalah agar pimpinan memperhatikan suara dari anggota DPRD,” pinta pria perwakilan dari Taliabu Selatan itu dengan tegas.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua I DPRD Pulau Taliabu, Taufik Toib Koten membenarkan hal tersebut.

Taufik mengatakan, dokumen APBD tersebut hingga saat ini belum diterima oleh DPRD.

“Kami sudah menyurat ke TAPD, namun tak di respon, dan sekarang kami telah menyurat juga, rencana hari senin ini kami akan memanggil TAPD sehubungan dengan dokumen APBD tersebut,” kata politisi Demokrat Taliabu itu.

Dirinya menjelaskan pentingnya APBD sebagai acuan DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan.

“Sehingga, kami sedikit geram sebenarnya, karena kami juga sudah menyurat dan tidak di tanggapi, sehingga hari senin ini kami akan panggil TAPD,” beber Ketua DPC Demokrat di kediamannya.

Sebagai konsekuensi hari senin mendatang, TAPD yang diundang wajib menyerahkan APBD ke anggota DPRD Pulau Taliabu.

“Karena keinginan ini bukan di pimpinan melainkan di anggota DPRD secara kesuluruhan, kami sudah harus bekerja, kalau hanya rapat-rapat koordinasi baru dokumen itu juga tidak ada, itu kan setengah mati juga. Terus ini sudah mau masuk triwulan pertama penyerapan APBD, yah kita juga harus segera melakukan monitoring untuk kegiatan mereka sudah sejauh mana tingkat penyerapan APBD 2021 untuk di triwulan pertama,” tuturnya.

Sementara itu, ketua TAPD Pulau Taliabu, Salim ganiru, menyampaikan, soal dokumen APBD 2021 masih dalam tahap penyelesaian.

“Sementara cetak dan penggandaan, selanjutnya dibuat buku dan distribusikan dalam waktu dekat,” jawab Salim secara singkat.

Penulis : HVD | YES