IBC, PALEMBANG – Sengketa lahan yang terjadi di Rukun Tetangga (RT) 29 Mekarsari Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Palembang masih berlarut.

Informasi yang berkembang di masyarakat membuat Umar Danus selaku pemilik tanah yang sah dengan tegas membantah pemberitaan bahwa pihaknya disebut sebagai oknum preman yang diduga mengeruk tanah diatas lahan milik Abdullah Sahab.

Umar Danus menuturkan bahwa lahan tanah itu sebenarnya sudah di kuasai sejak tahun 1989 lalu.

Ia menyampaikan bahwa lahan itu dimiliki banyak orang yang tergabung di Kelompok Tani Mekar Sari dengan Akte Pendirian Nomor 31 yang di keluarkan 14 Juli 2020.

“Saya selaku pengawas dikelompok tani tersebut, satu hamparan itu kisaran sebanyak 94 hektar. rata-rata lahan kepunyaan kelompok tani adalah kebun karet, dan itu yang mereka klaim,” jelasnya dalam jumpa pers yang diadakan diRumah Makan Sederhana, Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Bukit Lama Ilir Barat Palembang (19/03),.

Dirinya juga mengatakan ada sekitar 21 persil (bidang) lahan tanah di lokasi tersebut yang sudah bersertifikat hak milik, sementara yang lain rata-rata dengan alas hak SPH dari Kecamatan IB I dan Kecamatan Gandus.

Dengan tegas Umar Danus menyanggah, bahwa pihaknya bukan mafia tanah seperti yang diberitakan di media massa itu.

“Pihak kami bukan preman, apalagi mafia seperti dalam pemberitaan beberapa waktu lalu, itu sangat tidak benar dan dengan tegas kami membantah. Kami selaku pemilik lahan tanah yang sah merasa tidak senang dan keberatan, padahal hal ini jelas dapat dibuktikan berdasarkan surat sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN Kota Palembang,” imbuhnya tegas.

Selanjutnya Umar membeberkan bukti yang menguatkan pihaknya sebagai pemilik sah lahan tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Bunyi putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan adalah “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/B/2015/PT.TUN.MDN tanggal 7 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2014/PTUN.PLG tanggal 26 November 2014″. Jadi saya harap semua sudah jelas dan bisa dimengerti,” bebernya.

Terakhir Umar mengungkapkan tentang alat berat eksavator yang bekerja mengeruk tanah di lokasi itu, semuanya adalah hasil kesepakatan warga.

“Sebenarnya, kami para pemilik lahan tanah di lokasi itu akan membuka akses jalan dan bukan kami jadikan tambang galian pengerukan tanah. Seperti yang di katakan Abdullah Sahab, jelas berita itu tidak benar alias ngawur,” tutup Umar dengan mantap.

Penulis : Ridho | YES