IBC, JAKARTA – Konflik di tubuh Partai Demokrat (PD) masih berlanjut. Kubu Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Ketum Moeldoko sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang berhak atas kepengurusan partai berlambang bintang mercy tersebut.

Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. 

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepengurusan PD hasil KLB di Deli Serdamg, Sumatera Utara 90% bakal disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Kalau legal (kepengurusan PD) itu ditentukan oleh Kemenkum HAM dan juga melihat AD/ART dari partai ini pada 2001 silam,” ujarnya saat dihubung IBC melalui sambungan telepon selular, Senin (22/3/2021).

Jerry pun melihat beberapa kasus dualisme kepengurusan partai sebelum yang dialami PD. Ia menambahkan sebut saja kasus yang menimpa PPP yang saat itu memunculkan kepengurusan ganda yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

“Selain itu, PKB juga mengalami hal yang sama pada saat muncul kubu Muhaimin Iskandar dan mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak hanya PPP dan PKB, Partai Golkar dan terakhir Partai Berkarya pun mengalami nasib yang sama,” jelasnya.

Dirinya melanjutkan memang bagi kubu AHY menyebut KLB ini ilegal atau abal-abal tapi dari Kementerian Hukum dan HAM tak menyebut ini ilegal.

“Jadi tinggal mereka melihat dan mempelajari berkas keduanya dan memutuskan sikap. Tapi bisa saja kubu Moeldoko memakai AD/ART versi yang lama dan AHY versi yang baru,” lanjut Jerry.

Untuk itu, Jerry melihat, jika kembali ke konflik yang dialami PD yakni kubu AHY dan Moeldoko, maka semua keputusan sekarang ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Di sini, kebijaksanaan pemerintah diuji dalam kapasitasnya sebagai Pembina partai politik.

“Kalau saya bilang legal maka akan ada yang menggangap ilegal, begitu juga saya katakan ilegal kubu KLB yang dimotori Jhoni Marbun dan koleganya pasti menyebut KLB ini sah,” ujarnya.

Sementara itu, Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei untuk melihat pandangan masyarakat Indonesia terhadap kisruh Demokrat pada 6 sampai dengan 14 Maret 2021. Khususnya pandangan publik terkait dinasti politik serta legalitas dari masing-masing kubu.

Hasilnya, sebanyak 86,7 persen responden menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik.

“Dan sebanyak 7,4 persen menyatakan bukan bagian dari Dinasti politik, sedangkan sebanyak 5,9 persen tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

Uniknya, tambah Fahmi, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 87,3 persen responden setuju kalau praktek dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader dan menghambat kemajuan para kader di luar keluarga SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

“Sementara itu ada sebanyak 9,6 menyatakan tidak setuju dan 3,1 persen tidak mau menjawab,” tambahnya.

Bahkan, menurut Fahmi mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau pratek dinasti politik di Partai Demokrat lah yang menyebabkan resolusi konflik di internal selama dipimpin AHY.

“Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab,” ujarnya.

IDM pun menanyakan kepada responden hasil KLB. Dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat tidak ilegal.

“Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab,” papar Fahmi.

Perlu diketahui, survei ini melibatkan sebanyak 1020 warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini memiliki Margin of error +/- 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon Whatsapp dan sambungan langsung melalui no telepon.

Sementara itu, responden terdiri dari 51,4 persen Laki Laki dan 48,6 persen wanita. Sebanyak 50,9 persen responden tinggal diperkotaan dan sebanyak 49,1 persen di pedesaan. Sebanyak 11,8 persen responden berpendidikan SD/SMP, sebanyak 50,8 persen responden berpendidikan SMA /setingkat dan sebanyak 37,4 persen responden berpendidikan D3/S1/S2.

Terlepas dari survei di atas, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, dinasti politik sesungguhnya tak bagus diterapkan di partai politik yang berkonsep modern.

“Karena partai modern bukan bersandar pada dinasti politik. Tapi pada kekuatan dalam membangun dan memperkuat pelembagaan partai politik, seperti membangun demokratisasi di internal partai, membuat kaderisasi yang baik, rekrutmen politik yang menjungjung nilai-nilai prestasi, dan lain-lain,” jelas Ujang.

Ujang mengaskan bahwa dinasti politik akan membunuh pelembagaan partai politik.

“Dinasti politik akan membunuh pelembagaan partai politik. Karena yang berkuasa hanya dari klan tertentu, dari keluarga tertentu. Tidak terbuka untuk semua,” tegasnya.

Akibatnya, tambah Ujang, bukan tidak mungkin akan timbul rasa iri dan perlawanan dari kader-kader yang merasa ikut andil dalam membesarkan partai, namun tidak memperoleh posisi penting.

“Karena yang berkuasa di partai tersebut dari keluarga tertentu saja. Bisa melakukan perlawanan terselubung atau pun terang-terangan. Dan bahkan keluar partai. Tapi semua itu adalah pilihan,” tandasnya.

Penulis : DS | YES