IBC, YOGYA – Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini dihebohkan dengan isu impor beras besar-besaran, dengan jumlah mencapai 1 juta ton.

Hal ini menuai banyak kritikan dari beberapa pihak termasuk Koalisi Mahasiswa Pertanian (KOMAR) Yogyakarta, dikarenakan momentum impor beras ini bertepatan dengan panen raya yang diestimasikan pada Maret-April. 

Menurut Fahri Muhammad selaku Koordinator KOMAR, perbedaan pendapat terjadi dijajaran stakeholder pemangku kebijakan antara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

“Mendag Muhammad Lutfi menjelaskan kebijakan impor beras diperlukan karena ada kekhawatiran hasil panen yang meleset dan rendahnya stok beras di Perum Bulog saat ini.,” jelasnya Fahri melalui keterang tertulis yang diterima IBC, Senin (22/3/2021).

Namun, Fahri menyatakan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan hal yang berbeda, bahwa tahun ini tidak terjadi kemunduran masa panen raya.

“Sehingga estimasi penyerapan beras oleh Bulog sebanyak 390.800 ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP), terdiri dari beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. Artinya, setelah panen raya, stok CBP Bulog pada akhir April di atas 1 juta ton beras sehingga tidak diperlukan impor beras,” jelasnya.

Menurut Fahri jika dirujuk dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 12 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.

“Pasal 14 menerangkan sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional apabila ketersediaan pangan belum mencukupi maka dapat dipenuhi dengan impor sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Kemudian Fahri menambahkan pada pasal 15 memaparkan bahwa pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.

“Artinya dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri yang menjadi prioritas ialah produksi pangan dalam negeri itu sendiri, mengingat masa pandemi yang belum usai maka momentum impor pangan yang di lakukan dapat menciderai hati petani,” tambahnya.

Maka dari itu KOMAR menuntut pemerintah untuk :

  1. Stop melakukan impor beras
  2. Wujudkan kedaulatan pangan
  3. Tangkap dan adili mafia pangan yang berada di balik rencana impor beras.
  4. Tingkatkan dan perhatikan kesejahteran petani, serta benar-benar merealisasikan
  5. Tuntaskan reforma Agraria.

“Oleh karena itu, sekali lagi KOMAR dengan tegas menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah, karena dinilai dapat menghancurkan hasil panen petani, apalagi di musim pandemi yang sekarang ini terjadi,” tegas Fahri.

Penulis: Dovi Yati | YES