IBC, PELALAWAN – Terkait kendaraan dinas, warga tegur Sekretaris Daerah (Sekda) Pelalawan diduga kangkangi perintah Presiden.

Hal ini diketahui dengan selebaran foto surat elektronik yang diterima Biro IBC Pelalawan pada Selasa (23/3/2021) malam melalui WhatsApp (WA), surat yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Pelalawan itu bermaksud meminta data kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut disampaikan warga Pelalawan Assep Putra Sulaiman kepada wartawan, Selasa (23/3/2021) di Pangkalan Kerinci usai melayangkan surat permohonan permintaan informasi yang ditujukan langsung kepada Sekda Pelalawan Tengku Mukhlis di Kantor Bupati Pelalawan.

“Ya, surat tersebut sudah saya sampaikan dan diterima staff Sekda, Dasmon. Namun begitu secara elektronik sudah saya sampaikan melalui WAnya (Sekda Pelalawan – red) dengan jawaban “Yups, udah saya teruskan ke PPID. Thanks. Hal senada juga saya jawab “Yups, itu surat bukan ke PPID tapi ke Sekda Pelalawan, Thanks.” ungkapnya.

Lebih lanjut Assep Putra Sulaiman menegaskan bahwa surat tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.

“Dimana selaku warga Pelalawan yang diakui negara Republik Indonesia tentunya berhak meminta informasi terkait kenderaan bermotor baik roda dua dan empat operasional Pemda Pelalawan yang sesuai pasal 206 ayat 2 huruf a dan b yang sudah diberlakukan Pemerintah saat ini,” tegasnya.

Terakhir Asep menyampaikan kita lihat saja nanti perkembangannya dalam 30 hari ke depan dijawab atau tidak.

“Kita lihat saja perkembangan berikutnya dalam waktu 30 hari kedepan apakah dijawab atau tidak, yah kalau tidak ada itikad baik tentu dugaan terkait Sekda Pelalawan kangkangi Perintah Presiden sangat jelas dan harus ditindak lanjuti, harusnya,” tutupnya.

Penulis : Faisal | YES