IBC, SANANA – Generasi Peduli Waitamela (GPW) menduga ada “kongkalikong” antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dengan Pejabat Kepala Desa Waitamela dalam penetapan penerima Bantuan Rumah Suwadaya (BRS) di Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur.

Hal itu, diungkapkan oleh salah satu aktivis GPW, Riswan Umasugi kepada Media ini melalui pesan WhatsApp. Rabu, (24/3/2021).

Menurutnya di Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, penerima Bantuan Rumah Suwadaya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan.

“Langkah yang kemudian mereka ambil bertentangan dengan juknis serta terkesan membohongi masyarakat Waitamela dan mau membuat kegaduhan agar hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Karena pada awal verifikasi tim verifikator telah menyampaikan kepada calon penerima bantuan untuk dapat menyiapkan material karena pasti akan dapat bantuan rumah swadaya tersebut. Padahal kenyataannya, masyarakat cukup kecewa dan terkesan dibohongi,” jelasnya.

Tak hanya itu yang menyebabkan kekecewaan warga Waitamela, lebih parahnya keberadaan RBS digunakan untuk mencuri perhatian dalam momentum pemilihan kepala desa (Pilkades).

“Kemudian muncul juga bahasa bahwa jika dapat rumah bantuan, jangan lupa untuk sama-sama di kepentingan Pilkades. Kami menduga kuat, Bantuan Rumah Suwadaya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan Pilkades,” kata Riswan.

Riswan menyampaikan dirinya selaku generasi Waitamela meresa kecewa karena masyarakat saya di perlakukan seperti ini

“Maka Sebagai Generasi Peduli Waitamela, saya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum ASN dan Pejabat kepala Desa terkait dengan penetapan nama penerima RBS yang tidak sesuai dengan hasil verivikasi karna awalnya 18 orang yang sudah di tetapkan namun pada pelaksanaannya berhantu orang”, ungkapnya.

Dia meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kepsul untuk mengevaluasi kinerja staf PNS agar lebih memahami tentang aturan.

“Kami, Generasi Peduli Waitamela meminta kepada Kadis PUPR untuk mengevaluasi Staf PNS tersebut agar bekerja sesuai dengan aturan. Karena hal serupa juga pernah terjadi di Tahun 2020, di mana bantuan ini seperti bantuan keluarga. Akibat dari pembagian tidak sesuai hasil verifikasi, akhirnya hingga saat ini pekerjaan juga tidak selesai 100%” tutup Riswan.

Secara terpisah Kadis PUPRKP Kepsul, Nurdaleh Bainuru saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menyampaikan, pihaknya baru mengetahui masalah yang dimaksud.

“Saya baru tahu ada masalah itu, sebelum saya tidak tahu kalau di Desa Waitamela ada masalah terkait dengan Perumahan,” kata Nurdaleh.

Nursaleh menambahkan, harusnya ada komunikasi, yakni antara fasilitator dan yang mempunyai kerja di bidang perumahan pemukiman.

“Tentunya dengan adanya persoalan-persoalan ini, harus diperlakukan komunikasi, terutama dengan teman-teman fasilitator dan teman-teman di bidang perumahan pemukiman sama-sama melihat data yang ada untuk cross check, lalu disinkronkan dengan hasil verifikasi di lapangan yang pernah dilakukan,” tukasnya.

Selanjutnya Nursale bilang, dia akan segera panggil Kepala Bidang (Kabid) untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama.

“Secepatnya, mungkin besok saya akan panggil Kabid dan teman-teman dari fasilitator khususnya di Desa Waitamela untuk kita bicarakan secara bersama-sama,” imbuhnya.

Penulis : Sarif | YES