IBC, SUMSEL – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar rapat kerja provinsi (Rakerprov) tahun 2021 dengan mengusung tema profesionalisme anggota dan pajak bertempat di Hotel Harper Palembang, Rabu (24/3/2021).

Ketua Dewan PimpinanProvinsi (DPP) Inkindo Sumsel H Ismed mengatakan rakerprov DPP Inkindo Sumsel adalah amanat dari Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dimana setiap periode 4 tahun kepengurusan minimal diadakan satu kali Rapat Kerja (Raker)

“Untuk isi raker tersebut sesuai dengan isu-isu yang bekembang pada saat ini sehingga pada hari ini kami mengangkat tema yaitu profesionalisme anggota dan pajak dimana profesionalisme anggota ini diperlukan untuk mengimbangi, mengikuti sistem pelelangan yang tidak manual lagi dan khusus perpajakan akan dibayar final atau dipotong langsung sehingga kita terima bersih selesai dari pada pajak,” ujarnya.

Ismed mengungkapkan bahwa teman-teman anggota Inkindo Provinsi Sumsel realitanya banyak yang terkena denda dimana ketika kurang buat laporan, salah ketik, salah penyampain, salah alamat dan salah penanggalan

“Yang kami suarakan tahun ini adalah mengenai denda dimana menurut kami selaku anggota Inkindo sangat memberatkan dan asisten II Gubernur Sumsel berjanji akan menyuarakan kami dimana pekerjaan dibawah Rp750 juta murni haknya anggota DPP Inkindo setempat dalam hal ini Sumsel,” ucapnya.

Selanjutnya Ismed menjelaskan mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) dalam rakerprov 2021 sengaja tidak diangkat atau dibahas karena LPJK dipusat yang sudah terbentuk dan dilantik dimana LPJK daerah lagi masa transisi.

“Sekarang problem di Provinsi Sumsel untuk membuat Surat Keterangan Ahli (SKA) harus melibatkan LPJK sementara LPJK daerah Provinsi Sumsel belum terbentuk,” ungkapnya.

Terakhir Ismed mengatakan dengan adanya fungsi keberadaan Inkindo terhadap anggotanya yaitu adanya kontrak supervisi pengawasan atau menejemen produksi maka terkait adanya kontraktor nakal dimana mengambil uang muka lalu tidak dikerjakan seharusnya tidak terjadi karena proses kontraktor memenangkan pekerjaan untuk saat ini sudah ketat jadi kontraktor yang abal-abal tidak bisa memenangkan suatu pekerjaan

“Oleh karena itu kedepan kami meminta dukungan pemerintah Provinsi, pemerintah kota dan kabupaten supaya jasa kami ini dilibatkan dan jangan pakai jasa dari luar provinsi Sumsel sehingga sumber daya manusia, tenaga ahli, tenaga kerja yang ada di kota Palembang khususnya bisa dipergunakan,” tutupnya.

Penulis : Zul | YES