IBC, JAKARTA – Tudingan Anggota DPR RI, Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Muhammad Natsir yang dialamatkan kepada manajemen PT Krakatau Steel (PT KS), di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, pada Rabu 24 Maret 2021, yang mengatakan bahwa PT Krakatau Steel telah menyelundupkan baja dari China mendapatkan tanggapan serius dari Organisasi Relawan Jokowi.

Menurut Sekretaris Jendral Komite Rakyat Nasional (Sekjen Kornas-Jokowi) Akhrom Saleh, bahwa tudingan anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut masih bersifat kerdil, tidak memiliki alat bukti yang cukup. Maka kata dia, sebaiknya Muhammad Natsir berkaca saat partai Demokrat berkuasa.

“Saya kira tudingan itu masih bersifat kerdil, tidak berdasar. Dia harus buktikan ucapannya tersebut, sehingga tidak asal bicara,” kata Akhrom, melalui siaran persnya, Jumat (26/3/2021).

Selain tudingan tidak berdasar tersebut, Akhrom juga menambahkan, bila bicara pada konteks untung-rugi dalam pengelolaan industri baja dalam negeri, justru kerugiaan yang dialami PT Krakatau Steel dimulai sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lebih tepatnya, Akhrom menegaskan kerugiaan tersebut dimulai sejak tahun 2012, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi yang cuci piring kotornya.

“Kalau kita masuk pada pembicaraan untung-rugi, KS rugi sejak Partai Demokrat dan Presiden SBY berkuasa, dimulai sejak tahun 2012 Krakatau Steel sudah mengalami kerugiaan,” tegasnya.

Maka dari itu, dirinya menyatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan manajemen Krakatau Steel sekarang, justru PT Krakatau Steel mendapatkan keuntungan.

“Coba kalau kita amati, pemerintahan dan manajemen KS sekarang-lah yang bisa dapat untungnya,” pungkas Akhrom.

Sementara itu, Pengamat Hukum Pidana, RJ Seohandoyo saat dimintai tanggapannya menyampaikan, bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada PT Krakatau Steel masih bersifat informasi sepihak,

“Saya kira tudingan tersebut masih perlu pendalaman. Masih bersifat informasi sepihak,” kata Seohandoyo yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten ini.

Seohandoyo menegaskan seharusnya anggota dewan memggunakan forum konsultasi dengan pihak terkait.

“Terpulang pada yang terhormat anggota dewan, mau menggunakan forum konsultasi, rapat kerja, karena masing-masing punya conterpart. Misalnya komisi 3 dengan Kapolri, kejaksaan Agung dan lain-lain,” ujar mantan Kapuspenkum Kejagung RI ini.

Diakhir keterangannya ia juga menegaskan penjabaran lebih tepat dengan kementeriannya. “Lebih tepatnya lagi, lebih afdol bila berdiskusi atau rapat kerja dengan conterpart kementrianya,” pungkas Soehandoyo.

Penulis : DS| YES