IBC, PALEMBANG – Puluhan warga pemilik lahan yang tergabung dalam Kelompok Tani Mekar Sari bersama Sriwijaya Corruption Watch (SCW) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Sumatera Selatan, pada Jum’at (26/3/2021) pagi pukul 09.30 WIB.

Pasalnya telah terjadi penyerobotan tanah lahan kebun milik warga di wilayah Rukun Tetangga (RT) 29 Mekarsari Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus dan Ilir Barat (IB-I) Kota Palembang, yang diduga dilakukan oleh oknum Komisaris PT Bumi Sriwijaya Gandus yang berinisial AS.

Dalam pernyataan sikapnya, SCW meminta kepada Gubernur Sumsel untuk serius menengahi persoalan konflik lahan antara warga dengan oknum berinisial AS.

Selain itu SCW juga meminta Gubernur Sumsel untuk melakukan pembelaan atas tanah milik warga yang diduga sudah diserobot oleh AS, serta mencarikan solusi terbaik atas konflik sengketa lahan tersebut.

“Kami dari Sriwijaya Corruption Watch senantiasa konsisten berada di garda terdepan, melibatkan diri dalam persoalan yang bersentuhan dengan rakyat,” tegas ketua SCW, M Sanusi AS ketika diwawancarai didepan kantor Gubernur Sumsel.

Sanusi menegaskan, bahwa warga yang tergabung di Kelompok Tani Mekar Sari dan SCW tidak terima dituduh sebagai preman dan mafia tanah. Bahkan warga siap menunjukan surat dokumen yang dikeluarkan dari negara bila merekalah pemilik tanah lahan yang sah.

“Warga yang tergabung di Kelompok Tani Mekar Sari dan SCW tak terima dituduh sebagai preman dan mafia tanah, tuduhan itu merupakan upaya dari AS guna memutarbalikan fakta,” ujar Sanusi.

Dijelaskan Sanusi, bahwa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mafia tanah itu adalah orang yang menguasai lebih dari 94 Ha tanah lahan seperti yang diklaim oleh AS, sedangkan warga hanya menguasai 3,2 dan 1 Ha tanah lahan saga.

“Jadi disini sudah jelas siapa yang mafia tanah sebenarnya, saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa AS adalah mafia tanah. Hal inilah menurut warga semacam memutarbalikan fakta yang dilakukan oleh AS,” jelasnya.

Sejak Juni 2020 Laporan di Kepolisan Tidak Ada Tindaklanjutnya

Berbagai upaya selain melakukan somasi terhadap AS, lanjut Sanusi, diantara warga juga melaporkan hal tersebut ke pihak Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, atas dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terlapor AS.

“Namun kami rasakan adanya tebang pilih terhadap laporan yang kita buat sekitar bulan Juni 2020 lalu hingga saat ini belum ada perkembangan tindaklanjut yang signifikan atas laporan tersebut. Sehingga disini kami meminta keadilan kepada bapak Gubernur Sumsel untuk menengahi permasalahan lahan warga ini,” harapnya.

Selain itu, H Amran yang memiliki tanah lahan 1 Ha bersertifikat hak milik mengatakan, tanah lahannya berisi kebun karet yang telah berumur 20 sampai 30 tahun bahkan ada yang lebih, meminta agar persoalan ini dapat selesai dan kami bisa tenang di hari tua. Kami mengurus tanah lahan tersebut sudah begitu lama.

“Selama 20 tahun lebih kami menggarap tanah lahan itu dengan susat payah, tenang, tidak ada orang yang mengganggu, dan tidak ada yang klaim. Tetapi di tahun 2013 dengan tiba-tiba tanah lahan kami diakui oleh orang lain. Kami orang kecil tidak tahu apa-apa merasa terkaget-kaget dan panik. Kejadian itu telah berlarut-larut dari tahun 2013 hingga sekarang. Mohon bantu kami agar persoalan ini cepat selesai,” tegas Amran.

Pernyataan sikap tersebut diterima baik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru melalui Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel Edward Juliartha, menurutnya permasalahan tanah lahan tersebut akan dimediasikan oleh Gubernur.

“Saya meminta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional untuk menjadwalkan pertemuan mediasinya paling lama minggu depan. Kita cari kesepakatan, jika memang benar tanah lahan tersebut milik warga, syukur alhamdulillah, namun jika salah warga harus menerimanya juga,” tutup Edward meyakinkan warga.

Penulis : Ridho | YES