IBC, AMBON – Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kebhinekaan sudah merupakan kekayaan Negara yang harus diakui, diterima dan dihormati.

“Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, Kemajemukan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1994,” kata Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ganesha Ambon Amsir Renoat melalui keterangan tertulisnya yang diterima IBC, Minggu (28/3/2021).

Amsir menyamoaikan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia,tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa Kebhinekaan telah menjadi perekat dan pengikat kesatuan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

“Nilai-nilai tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sila-sila yang termaktub di dalam Pancasila, Pancasila telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Amsir menyatakan menjaga keberagaman identitas sudah seharusnya menjadi pekerjaan moral yang paling prinsipil bagi setiap warga negara Indonesia yang merupakan Negara yang begitu Pluralis.

“Tindakan terorisme, intimidasi, dan diskriminasi suatu agama sangatlah tidak dibenarkan oleh logika apapun,” jelasnya.

Menurut Amsir insiden pengeboman yang baru saja terjadi di Gareja Katedral Makassar Sulawesi Selatan, merupakan bentuk daripada intimidasi kepercayan yang berpotnesi melahirkan trauma bagi masyarakat yang menjalankan perintah agama.

“Padahal setiap agama telah mengajarkan para pemeuluknya untuk saling mengasihi dan menyayangi antar sesama manusia, tidak satupun agama di muka Bumi ini yang mengajarkan tentang intoleransi atau kebencian kepada agama-agama lain karena perbedaan kepercayaan, itu sebabnya perlu dipertagaskan kembali tentang indentitas kebangsaan kita yamg begitu menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan yang telah dibingkai di dalam semboyan Bhinek Tunggal Ika,” tegasnya.

Seperti kita lihat, Amsir menjelaskan problem terbesar yang menghantui relasi antar-umat beragama di Indonesia adalah menguatnya sentimen kecurigaan dan kebencian yang menjurus pada aksi intoleran.

“Terlebih dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Kelindan antara politik identitas dan sentimen keagamaan telah menyuburkan praktik intoleransi atas nama agama,” tegasnya.

Dirinya menuturkan tingginya angka intoleransi sebagai akibat dari eksploitasi politik identitas itu tergambar dalam hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 lalu. LSI melakukan jajak pendapat terhadap 1520 responden yang dipilih melalui metode multiple-stage random sampling dengan margin error sebesar 2, 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian responden muslim menunjukkan kecenderungan untuk sikap intoleran terhadap kelompok non-muslim, baik dalam hal politik dan sosial.

“Survei itu juga mengungkap bahwa intoleransi tidak semata dilatari oleh faktor identitas keagamaan tertentu. Dalam banyak hal, baik kalangan muslim maupun non-muslim sama-sama memiliki kecenderungan intoleran. Di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nyaris bisa dipastikan korban dari tindakan intoleran adalah kaum minoritas non-muslim. Sebaliknya, di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim, korban intoleransi biasanya adalah kelompok muslim. Fakta ini menjadi dasar bagi tesis baru bahwa intoleransi juga dilatari oleh sentimen tirani mayoritanisme,” tutur Amsir.

Kembali Amsir menjelaskan tirani mayoritanisme adalah pola pikir atau perilaku yang menunjukkan kecenderungan arogan, despotik dan superior serta merasa diri paling berkuasa.

“Ekspresi sosial itu muncul dilatari oleh kesadaran komunal bahwa kelompok yang berjumlah banyak harus selalu lebih dominan dan diistimewakan ketimbang kelompok dengan jumlah lebih sedikit. Tirani mayoritas adalah patologi sosial yang acapkali menjadi batu sandungan bagi terciptanya tata kehidupan sosial-politik yang harmonis dan egaliter,” jelasnya lagi.

Pengeboman yang terjadi di Makassar pagi tadi, Amsir menyatakan sudah seharusnya dapat meningkatkan kewaspadaan bersama, serta antisipasi yang serius dari pihak keamanan dan Pemerintah dimana saja berada.

“Terkhususnya Pemerintah Kota Ambon, bukan mau memprovokasi, akan tetapi insiden-insiden intoleransi seperti di atas bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa kita sadari, Sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian merupakan langkah alternatif untuk kita semua dalam memerangi intoleransi,” pungkasnya.

Penulis : DS | YES