IBC, SULA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebentar lagi akan dilaksanakan.

Tentunya, hal itu dibutuhkan dukungan dari sejumlah opsi, satu diantaranya dukungan tersebut adalah soal besaran anggaran Pilkades yang di estimasikan.

Berbeda dengan Desa Pas Ipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula, yang sejauh pelaksanaan pencalonan belum memiliki anggaran Pilkades.

Ironisnya, dari kekosongan anggaran tersebut, mengharuskan panitia Pilkades Pas Ipa untuk berhutang, agar memuluskan tahap pencalonan.

Hal ini dibenarkan oleh Panitia Pilkades Pas Ipa, Gunawan Saurangi saat dihubungi wartawan, Senin (29/3/2021) pagi tadi.

“Iya, soalnya itukan saya tanya sama bendahara desa dan sekertaris desa katanya anggaran belum ada, jadi kami langsung utang di toko, persoalannya tahapannya sudah jalan,” ungkap Gunawan saat dihubungi via telepon seluler.

Gunawan bilang, utang yang dimaksud sesuai dengan kondisi dilapangan, agar panitia Pilkades tersebut bisa bekerja dengan semangat.

“Kami belum bisa pastikan (utang) berapa juta, tapi kami utang sesuai dengan kebutuhan yang sementara kami jalankan tahapan (Pilkades) itu,” katanya.

Diinformasikan dari pihak Desa, anggaran untuk pelaksanaan Pilkades Pas Ipa yang disebutkan sebesar Rp 50 juta lebih.

“Kemarin saya koordinasi sama bendahara desa itu diatas Rp 50juta, tapi saya belum lihat petunjuk teknis (Juknis), bahkan kepala desa sampai sekarang ini juga belum ada di desa dan belum melaksanakan tugasnya,” tutur Gunawan.

Secara terpisah, seorang pemuda Desa Pas Ipa, Luki merasa heran dengan keadaan Pilkades tanpa anggaran tersebut.

Anggapannya bahwa, anggaran yang seharusnya telah tersalurkan sejak awal pendaftaran bakal calon Kades.

“Kami bersama masyarakat tidak tahu berapa besar anggaran yang akan dikeluarkan oleh desa, karena mengenai anggaran tersebut tidak pernah di adakan musyawarah sekaligus tiadanya publikasi kepada masyarakat sampai saat ini,” ujar Luki.

Luki menilai, efek dari kekosongan anggaran pilkades di Desa Pas Ipa ini, merupakan pemaksaan dari pihak Kabupaten.

“Karena, tahapan yang ada mengenai verifikasi berkas saja tak kunjung selesai, ditakutkan adalah panitia kabupaten juga bermasalah soal anggaran sama seperti panitia di Desa Pas Ipa,” nilainya.

Olehnya itu, atas ketidakjelasan Pilkades Pas Ipa ini, Luki berharap untuk ditunda.

“Jika belum adanya kematangan soal Pilkades, lebih baik tunda dari pada di paksakan seperti ini, karena sudah pasti akan melahirkan pemimpin yang tiba saat tiba akal pula,” pungkas Luki.

Penulis : HVD | YES