Oleh
Osmar Tanjung
(Sekjen Pusat Kajian dan Pengembangan Berdikari, dan Mantan Sekjen Seknas JOKOWI)

Pemerintahan Jokowi-Amin telah membuka ruang seluas-luasnya untuk memajukan dan memperkuat Koperasi dan UMKM sebagai garda terdepan bangkitnya ekonomi Nasional di tengah dan pasca pandemi Covid-19

Keluarnya PP No. 7 Tahun 2021 akan memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada pasal 60 ayat 1, PP 7/2021 terlihat jelas komitmen pemerintah dalam memajukan UMKM nasional.

Disebutkan “bahwa K/L dan Pemda, BUMN, BUMD dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro kecil paling sedikit 30% total area luas lahan komersial, tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.”

“Pemerintah pusat maupun daerah juga dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif berupa subsidi, keringanan retribusi daerah atau penghargaan lain sesuai aturan yang berlaku. Hal ini akan mewujudkan iklim usaha yang baik dan terintegrasi antara usaha yang sudah mapan terhadap UMKM.”

Namun, dalam aturan tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penggolongan UMKM berdasarkan modal usaha. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk modal usaha mikro yang sebelumnya maksimal Rp 300 juta menjadi Rp 1 miliar.

Peningkatan angka tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak seimbang antara pemilik modal mikro dibanding yang lain. Jangan sampai modal usaha mikro diangka hingga Rp 1 milyar menjadi “bumerang” bagi pedagang kecil dan kaki lima yang modal usahanya biasanya tidak lebih dari Rp 10 juta.

Jangan sampai kategori mikro di angka Rp 1 milyar “membunuh” secara masal usaha kecil dan pedagang kaki lima.

Jika ingin meningkatkan besaran modal untuk klasifikasi usaha akan lebih relevan dengan mengikuti inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2009-2020. Hitungan kami, inflasi 11 tahun dari tahun 2009-2020 ada pada kisaran angka 63 persen. Dengan demikian, seyogyanya, acuan angka inflasi, peningkatan klasfikasi usaha mikro dapat dinaikkan dan jatuh diangka Rp 500 juta bukan Rp 1 miliar.

Oleh sebab itu, kami harap Presiden Jokowi dapat meninjau ulang dan mengkoreksi angka modal usaha mikro yang Rp 1 milyar menjadi maksimum Rp 500 juta. Sehingga menjadi mungkin Indonesia bangkit dan Berdikari (berdiri dikaki sendiri) secara ekonomi sebagaimana cita-cita founding fathers kita.

Dilain hal, konsistensi dan kesungguhan Menteri Koperasi dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap UMKM menjadi kunci dalam peningkatan kapasitas dan memajukan UMKM Nasional.

Menteri Koperasi, Teten Masduki tidak bisa lagi berpangku tangan. Menkop dan jajarannya harus sudah siap di kuartal 2 tahun 2021 mengumpulkan stakeholder yang amanah dan kompeten untuk itu.

Sudah saatnya kita melakukan tindakan “cepat dan selamat” dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.